Page 16 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 SEPTEMBER 2020

bisa melewati tahap krisis peningkatan kepulangan/pemulangan pekerja migran yang memuncak
menjelang Ramadan dan Lebaran.
Meski demikian, keberhasilan tersebut belum tampak dalam penanganan pandemi Covid-19
secara keseluruhan. Pengendalian wabah yang sempat terkontrol pada saat penerapan awal
pembatasan mobilitas sosial melalui skema pembatasan sosial berskala besar (PSSB), penerapan
protokol kesehatan, ataupun pembatasan yang ketat pada penggunaan moda transportasi publik
seakan-akan tidak ada artinya ketika pemerintah mendeklarasikan kenormalan baru, yang
kemudian direvisi menjadi adaptasi baru. Hingga bulan keenam pandemi ini berkecamuk, kurva
kasus baru terus menjulang dan belum terlihat tanda-tanda menurun.

Pandemi Covid-19 telah menggoyahkan sendi-sendi perekonomian global, dan negara yang
masuk resesi seperti kartu domino berjatuhan. Krisis ini punya dampak yang lebih dahsyat
dibanding krisis finansial pada 2008-2009 dan krisis moneter 1997-1998. Namun, karena krisis
ini merupakan krisis kesehatan yang disusul krisis ekonomi, cara pemulihan yang hanya
bertumpu pada pertimbangan ekonomi semata bukanlah solusi yang tepat.

Pernyataan Presiden Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 7 September lalu, yang
meminta pemulihan kesehatan sebagai upaya yang utama dalam penanganan Covid-19,
seharusnya menjadi langkah korektif dari kebijakan penanganan Covid-19, yang selama ini lebih
mengutamakan upaya menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi. Namun, setelah mencabut
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 151 Tahun 2020 tentang Pelarangan Penempatan
Pekerja Migran Indonesia di Masa Pandemi, Menteri Ketenagakerjaan melalui Keputusan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 294 Tahun 2020 membuka kembali penempatan pekerja migran
Indonesia ke 14 negara.

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bahkan terus berupaya
memberangkatkan 88 ribu calon pekerja migran yang sebelumnya gagal berangkat akibat
pandemi. Badan itu juga menjamin para calon pekerja itu bebas dari Covid-19.

Argumentasi yang dipakai dalam perubahan kebijakan ini adalah agar stabilitas pertumbuhan
ekonomi terjaga melalui aliran remitansi. Dasar pemikiran ini jelas bertentangan dengan
pernyataan Jokowi bahwa pemulihan kesehatan merupakan hal yang utama. Oleh karena itu,
Kementerian Ketenagakerjaan dan BP2MI harus membatalkan rencana kebijakan penempatan
pekerja migran Indonesia ke luar negeri pada masa pandemi. Jangan jadikan pekerja migran
sebagai tumbal pertumbuhan ekonomi dengan taruhan kesehatan dan keselamatan jiwanya.

15