Page 115 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JUNI 2021
P. 115
Selain itu, pemerintah memasukkan substansi teknis kedua yang ada dalam konvensi ILO
tersebut ke dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.
"Pemerintah serius dan tegas dalam melakukan berbagai upaya konkret untuk mengurangi
pekerja anak di Indonesia," ujar Menaker Ida saat menjadi keynote speech pada Webinar
Nasional tentang Pencegahan dan Perlindungan Pekerja Anak di Indonesia, Rabu (23/6/2021).
Menaker Ida Fauziyah(c)2021 Lebih lanjut dikatakan Menaker Ida, pemerintah telah menyusun
Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (RAN-
PBPTA) melalui Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002. RAN-PBPTA ini sebagai acuan dalam
penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak tersebut, "Kita telah selesai
melaksanakan RAN-PBPTA Tahap I dan Tahap II. Untuk saat ini kita sedang melaksanakan RAN-
PBPTA Tahap III," ujarnya.
Dalam menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, Kemnaker telah melakukan
lima upaya nyata.
Pertama, meningkatkan pemahaman melalui sosialisasi kepada dunia usaha dan masyarakat
tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak.
Kedua, melakukan upaya pencegahan dan penghapusan pekerja anak dari BPTA melalui
berbagai program antara lain Program Zona/ kawasan Bebas 8 Pekerja Anak, dan Kampanye
Menentang Pekerja Anak.
Ketiga, pada tahun 2008 hingga 2020, Kemenaker telah melaksanakan Program Pengurangan
Pekerja Anak dan telah berhasil menarik pekerja anak dari tempat kerja sebanyak 143.456 anak.
Menurutnya, tujuan program ini guna mengurangi jumlah pekerja anak dari Rumah Tangga
Miskin (RTM) yang putus sekolah untuk ditarik dari tempat kerja melalui pendampingan di shelter
dalam rangka memotivasi dan mempersiapkan anak kembali ke dunia pendidikan.
"Program ini dapat berhasil dengan didukung oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun non
pemerintah, termasuk masyarakat," ucapnya.
Keempat, penguatan kapasitas penegak hukum norma Pekerja Anak dan BPTA melalui perluasan
pendidikan dan pelatihan, seperti Bimtek pengawasan norma kerja anak Kelima, pelaksanaan
kebijakan untuk pencegahan dan penanggulangan Pekerja Anak dan BPTA baik secara pre-
emptif, preventif dan represif oleh Pengawas Ketenagakerjaan melalui sosialisasi kepada stake
holder, pemeriksaan ke perusahaan yang diduga mempekerjakan anak dan penyidikan.
"Semua langkah yang diambil tersebut mencerminkan kerja sama dan sinergi dengan unsur-
unsur pentahelix yang ada dan akan terus semakin ditingkatkan di masa depan," ujarnya.
Ia juga mengemukakan bahwa salah satu langkah sinergi Pentahelix yang akan dilaksanakan
dalam Mencegah Pekerja Anak Indonesia, yaitu Kemnaker bekerja sama dengan berbagai pihak,
terutama dunia usaha untuk melaksanakan Pencanangan Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun
2022 di Karawang International Industry City (KIIC), Modern Cikande 10 Industrial Estate (MCIE)
di Karawang, Kawasan Industri Makasar (KIMA), Modern Cikande Estate (MCIE) di Banten, dan
Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) di Banten.
[hhw].
114
