Page 143 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JUNI 2021
P. 143
Judul 1.233 Eks Pegawai Merpati Belum Terima Pesangon, Totalnya Sampai
Rp 318 Miliar
Nama Media kumparan.com
Newstrend Tuntutan Eks Karyawan Merpati Airlines
Halaman/URL https://kumparan.com/kumparanbisnis/1-233-eks-pegawai-merpati-
belum-terima-pesangon-totalnya-sampai-rp-318-miliar-1vzv8gafnTR
Jurnalis kumparan
Tanggal 2021-06-23 14:33:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Anthony Ajawaila (Ketua Paguyuban Pilot Eks Merpati (PPEM)) Hal itu berupa cicilan
kedua uang pesangon dari 1.233 pegawai sejumlah Rp 318,17 miliar. Serta nilai hak manfaat
pensiun berupa solvabilitas (Dapen MNA dalam Likuidasi) dari 1.744 Pensiunan, sebesar Rp 94,88
miliar
negative - Anthony Ajawaila (Ketua Paguyuban Pilot Eks Merpati (PPEM)) Janji pembayaran
cicilan pesangon tahap dua tidak pernah terjadi. November 2018 keluarlah keputusan damai
bahwa Homologasi diterima, dan segala yang berbentuk utang termasuk Surat Pengakuan Utang
(SPU) pegawai menjadi masuk kedalam homologasi yang diharapkan akan bergulir, atau mulai
ada kepastian pembayaran ditandai dengan terbitnya izin terbang MNA (AOC)
neutral - Anthony Ajawaila (Ketua Paguyuban Pilot Eks Merpati (PPEM)) Bapak Presiden Jokowi
yang memiliki kuasa penuh lewat kebijakannya, mampu memastikan pembayaran hak pesangon
dan hak pensiun karyawan MNA ini bisa terpenuhi. Kami sangat berharap Presiden Jokowi dapat
membantu kami
Ringkasan
Ribuan mantan pegawai maskapai PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) mengaku belum
mendapatkan pesangon sampai saat ini. Hak karyawan ini tak kunjung keluar sejak terdampak
PHK 6 tahun silam atau tahun 2016. Kondisi tersebut membuat para pekerja ini memutuskan
untuk berkirim surat pada Presiden Jokowi pada Kamis (17/6). Ketua Paguyuban Pilot Eks Merpati
(PPEM), Capt. Anthony Ajawaila, mengungkapkan bahwa surat ini juga ditujukan pada Wakil
Presiden RI, Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menaker, Ketua Komnas
HAM, Ketua Komisi VI DPR, hingga Ombudsman RI.
142

