Page 144 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JUNI 2021

1.233 EKS PEGAWAI MERPATI BELUM TERIMA PESANGON, TOTALNYA SAMPAI RP
318 MILIAR
Ribuan mantan pegawai maskapai PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) mengaku belum
mendapatkan pesangon sampai saat ini. Hak karyawan ini tak kunjung keluar sejak terdampak
PHK 6 tahun silam atau tahun 2016.

Kondisi tersebut membuat para pekerja ini memutuskan untuk berkirim surat pada Presiden
Jokowi pada Kamis (17/6). Ketua Paguyuban Pilot Eks Merpati (PPEM), Capt. Anthony Ajawaila,
mengungkapkan bahwa surat ini juga ditujukan pada Wakil Presiden RI, Menteri BUMN, Menteri
Keuangan, Menteri Perhubungan, Menaker, Ketua Komnas HAM, Ketua Komisi VI DPR, hingga
Ombudsman RI.

Adapun jumlah mantan karyawan yang belum menerima hak ini, kata Anthony, mencapai ribuan
orang. Dengan total dana yang belum dikeluarkan miliaran rupiah.

"Hal itu berupa cicilan kedua uang pesangon dari 1.233 pegawai sejumlah Rp 318,17 miliar.
Serta nilai hak manfaat pensiun berupa solvabilitas (Dapen MNA dalam Likuidasi) dari 1.744
Pensiunan, sebesar Rp 94,88 miliar," ujar Anthony dalam rilis resmi, Rabu (23/6).

Dia mengungkapkan, langkah perusahaan menunda pembayaran pesangon ini telah berdampak
banyak pada para pekerja. Mereka yang tadinya berharap bisa menikmati uang pensiunan, malah
kemudian mesti dihadapkan pada persoalan perceraian, anak sakit, hingga bahkan ada yang
beralih menjadi sopir ojol dan kuli bangunan.

Dalam surat terbuka yang ditujukan pada presiden, mereka berharap pemerintah bisa
memastikan BUMN tidak lalai dalam kewajiban untuk memenuhi hak-hak mantan karyawan.

Anthony mengungkapkan, para pilot hingga pramugari Merpati ini sudah mulai terdampak
masalah sejak tahun 2013. Saat itu mereka sempat melakukan aksi demonstrasi karena mulai
tak menerima gaji per Desember 2013.

Pada tahun 2016, pemerintah melalui PT. Perusahaan Pengelola Aset (PPA) menetapkan
Program Restrukturisasi Karyawan berupa PHK massal, dengan pembayaran pesangon dicicil
dalam 2 tahap.

Cicilan pesangon tahap pertama dibayarkan sebesar 50 persen, sementara cicilan pesangon
tahap dua diterbitkan menjadi Surat Pengakuan Utang (SPU) dijanjikan akan dilunasi pada
Desember 2018.

"Janji pembayaran cicilan pesangon tahap dua tidak pernah terjadi. November 2018 keluarlah
keputusan damai bahwa Homologasi diterima, dan segala yang berbentuk utang termasuk Surat
Pengakuan Utang (SPU) pegawai menjadi masuk kedalam homologasi yang diharapkan akan
bergulir, atau mulai ada kepastian pembayaran ditandai dengan terbitnya izin terbang MNA
(AOC)," jelasnya.

Anthony berharap melalui surat terbuka ini, upaya para anggota PPEM untuk menuntut hak-hak
normatifnya dapat berhasil. Mereka optimistis Jokowi bisa melakukan intervensi biar hak-hak
para pekerja segera dipenuhi.

"Bapak Presiden Jokowi yang memiliki kuasa penuh lewat kebijakannya, mampu memastikan
pembayaran hak pesangon dan hak pensiun karyawan MNA ini bisa terpenuhi. Kami sangat
berharap Presiden Jokowi dapat membantu kami," tuturnya.

143