Page 191 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JUNI 2021

Ketua Paguyuban Pilot Eks-Merpati, Anthony Ajawaila mengatakan, penuntutan hak-hak ini
berawal dari adanya keputusan Kementerian BUMN yang berencana menutup operasional
Merpati pada Mei tahun 2021 lalu.

"Apabila Merpati ditutup, bagaimana hak-hak normatif dari 1.233 karyawan yang ada Inilah yang
mendorong kami berada di garda terdepan," kata Anthony dalam Pembacaan Surat Terbuka
Kepada Presiden secara virtual, Rabu (23/6/2021).

Anthony menjelaskan, Merpati mulai berhenti beroperasi pada 1 Februari 2014 dan
menyebabkan adanya penundaan hak-hak normatif kepada 1.233 karyawan.

Kemudian pada 22 Februari 2015, perseroan mengeluarkan Surat Pengakuan Utang (SPU),
dengan memberikan sebagian hak, yakni sebesar 30 persen. Janjinya, hak akan rampung pada
Desember tahun 2018.

Namun pada kenyataannya, SPU berubah menjadi Penundaan Kewajiban Penyelesaian Utang
(PKPU) pada 14 November 2018 di Pengadilan Niaga Surabaya, dengan syarat Merpati harus
beroperasi untuk menyelesaikan hak-hak karyawannya.

Alhasil, belum ada kejelasan kapan pesangon dan dana pensiun akan dibayar perusahaan.

"Hak pensiun tidak ada kepastian karena lembaga Dana Pensiun Merpati Nusantara Airlines
dibubarkan oleh Direktur Utama Merpati pada 22 Januari 2015," jelas Anthony.

Anthony mengakui, pihaknya sudah kesekian kali mengadukan nasib kepada yang
berkepentingan. Kendati sampai hari ini, belum ada penjelasan apapun.

"Paguyuban juga telah bersurat kepada Dirut Merpati untuk bertemu dan melakukan dialog.
Namun sampai sekarang belum ada jawaban. Utk itu paling tidak kami sudah berusaha bahwa
kami tidak tinggal diam," pungkas Anthony.

Mengutip Surat Terbuka yang disampaikan kepada Presiden, PPEM meminta pertolongan
Presiden untuk membantu menyelesaikan masalah, mengingat Merpati pernah menjadi agen
pembangunan membuka akses udara ke daerah terpencil.

Asal tahu saja, Merpati beroperasi pada tahun 1962 dan melayani rute penerbangan ke daerah-
daerah terpencil di Indonesia, seperti Kalimantan, Papua, Nusa Tenggara, Maluku dan
sekitarnya.

Di antara mereka pun, banyak pilot yang telah gugur dalam tugas. Lebih lanjut PPEM mengaku
tak punya kuasa jika Merpati harus ditutup dan dilikuidasi negara. Namun mereka tak ingin
seperti kata pepatah habis manis sepah dibuang.

Adapun hardcopy Surat Terbuka ini sudah dikirim pada tanggal 17 Juni 2021 dan telah mendapat
tanda terima.

Selain kepada Presiden, PPEM mengirim surat kepada Wakil Presiden serta K/L terkait, seperti
Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Perhubungan, Ketua Komnas
HAM, Ketua DPR Komisi VI, dan Ketua Ombudsman RI.

190