Page 195 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JUNI 2021
P. 195
Pensiunan, sebesar Rp. 94,88 miliar," kata Anthony dalam konferensi pers Pembacaan Surat
Terbuka Eks Pilot Merpati, Rabu (23/6).
PESANGON BELUM DIBAYAR, PAGUYUBAN PILOT EKS MERPATI KIRIM SURAT
TERBUKA KE PRESIDEN
- Ketua Paguyuban Pilot Ex Merpati (PPEM), Capt. Anthony Ajawaila mengatakan, selama 6 tahun
hak pesangon dari 1.233 pegawai ex PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) sejumlah Rp318,17
miliar belum dibayarkan.
"Terdapat ribuan karyawan eks MNA yang hak-hak normatifnya belum dipenuhi. Hal itu berupa
cicilan kedua uang pesangon dari 1.233 pegawai sejumlah Rp318,17 miliar serta nilai hak
manfaat pensiun berupa solvabilitas (Dapen MNA dalam Likuidasi) dari 1.744 Pensiunan, sebesar
Rp. 94,88 miliar," kata Anthony dalam konferensi pers Pembacaan Surat Terbuka Eks Pilot
Merpati, Rabu (23/6).
Atas dasar hal tersebut, PPEM mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia,
Joko Widodo pada Kamis, 17 Juni 2021 sebagai upaya memohon dukungan agar permasalahan
pesangon eks-pegawai Merpati segera terselesaikan.
"Kami sudah menempuh berbagai upaya sejak 2016 tetapi hingga kini tidak ada kepastian kapan
hak pesangonnya akan dibayarkan. Sedangkan masing-masing eks-pegawai berharap uang
pesangon akan dinikmati di masa pensiun, maupun untuk melanjutkan keberlangsungan hidup
keluarganya," ujarnya.
Namun, tidak dibayarnya uang pesangon tersebut tentunya menjadi masalah di setiap keluarga
pegawai, mulai dari adanya perceraian, anak sakit, putus sekolah, alih kerja menjadi supir ojol,
tukang bangunan, dan lainnya. Bahkan setiap minggu pihaknya mendengar kabar kematian
rekan sesama eks pegawai MNA.
Dalam kesempatan yang sama, Capt. M. Masykoer menambahkan, dalam Surat Terbuka Kepada
Presiden, PPEM juga menyampaikan apabila MNA akhirnya harus ditutup atau dilikuidasi oleh
negara, maka seluruh ex Karyawan Merpati juga tidak memiliki daya dan kuasa untuk
mencegahnya. Menurutnya, MNA sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak lalai dalam
kewajibannya memenuhi hak-hak ex. pegawainya.
"Janganlah kami diperlakukan seperti kata pepatah 'Habis manis, Sepah dibuang'. Kami
memohon dengan sangat, perhatian serta pertolongan Bapak Presiden untuk membantu dapat
segera dibayarkannya hak pesangon, begitupun hak Pensiun kami yang sampai saat ini tidak
ada kepastiannya," ujar Masykoer.
Capt. M. Masykoer, menjelaskan seluruh unsur pegawai termasuk pilot telah melakukan berbagai
upaya untuk menuntut hak-hak normatif tersebut.
"Sejak tidak menerima gaji mulai Desember 2013, telah melakukan demo hingga akhirnya pada
tahun 2016, Pemerintah melalui PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) menetapkan Program
Restrukturisasi Karyawan berupa PHK masal, dengan pembayaran pesangon dicicil dalam 2
tahap," katanya.
Menurut Masykoer, sebenarnya Peraturan Ketenagakerjaan tidak membolehkan Pesangon dicicil,
tetapi pada kenyataannya dengan berbagai cara dan tanpa dipahami oleh pegawai telah terjadi
pembayaran Pesangon yang dicicil dalam 2 Tahap.
194
