Page 93 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JUNI 2021
P. 93
Regulasi tersebut dalam bentuk bantuan iuran daerah, yakni iuran kepesertaan Jaminan Sosial
yang didaftarkan dan dibayarkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto yang termaktub
dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 tahun 2019 tentang Pengaturan Jaminan Sosial
Daerah dan Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 94 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan
Kepatuhan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan selama ini, Pemkot Mojokerto masuk
nominasi 10 besar pada Paritrana Award 2020. Kota Mojokerto menjadi satu-satunya
kabupaten/kota yang mewakili Provinsi Jawa Timur pada penganugerahan penghargaan jaminan
sosial ketenagakerjaan Paritrana Award 2019 yang diinisiasi pemerintah pusat.
Yakni melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
(Kemenko PMK) bersama BPJS Ketenagakerjaan. Ning Ita (sapaan akrab, red) berharap, jaminan
kematian BPJS Ketenagakerjaan dimanfaatkan bagi peserta yang memiliki putra putri masih
sedang dalam pendidikan.
"Itu fokusnya diutamakan untuk biaya keberlanjutan pendidikan putra-putrinya. Jangan sampai
dengan meninggalnya si pencari nafkah ini, pendidikan putra putrinya terputus di tengah jalan.
Karena kami ingin sumber daya manusia Kota Mojokerto ke depan memiliki peningkatan kualitas
dan angka lamanya sekolah meningkat," cetusnya.
Masih kata Wali Kota perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto ini, Ketua RT dan Ketua RW
serta tenaga keagamaan merupakan ujung tombak yang selama ini bekerja secara sukarela
untuk pemerintah Kota Mojokerto. Mereka memiliki fungsi informatif dan edukatif di
lingkungannya.
"Mereka sebagai figur juga berperan mensukseskan program-program Pemkot. Dengan
kepemimpinannya, mereka menunjukkan keteladanannya dalam kegiatan sehari-hari dengan
penuh kesadaran dan keikhlasan. Mereka merupakan tonggak di akar rumput karena telah
membantu mensosialisasikan program Pemkot," tegasnya. [tin/suf].
92
