Page 89 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JUNI 2021
P. 89
"Pemerintah serius dan tegas dalam melakukan berbagai upaya konkret untuk mengurangi
pekerja anak di Indonesia," ujar Menaker Ida dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta,
Rabu.
Wujud komitmen itu ditandai dengan ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 dan Nomor 182 dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 dan Undang-Undan Nomor 1 Tahun 2000.
Selain itu, pemerintah memasukkan substansi teknis kedua yang ada dalam konvensi ILO
tersebut ke dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.
Menaker Ida menambahkan, pemerintah telah menyusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan
Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (RAN-PBPTA) melalui Keputusan Presiden Nomor
59 Tahun 2002. RAN-PBPTA ini sebagai acuan dalam penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan
terburuk untuk anak tersebut.
"Kita telah selesai melaksanakan RAN-PBPTA Tahap I dan Tahap II. Untuk saat ini kita sedang
melaksanakan RAN-PBPTA Tahap III," ujarnya saat menjadi pembicara kunci dalam webinar
nasional tentang "Pencegahan dan Perlindungan Pekerja Anak di Indonesia", Rabu.
Dalam menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, ia menyampaikan Kemenaker
telah melakukan lima upaya nyata.
Pertama, meningkatkan pemahaman melalui sosialisasi kepada dunia usaha dan masyarakat
tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak.
Kedua, melakukan upaya pencegahan dan penghapusan pekerja anak dari BPTA melalui
berbagai program antara lain Program Zona/ kawasan Bebas 8 Pekerja Anak, dan Kampanye
Menentang Pekerja Anak.
Ketiga, pada tahun 2008 hingga 2020, Kemenaker telah melaksanakan Program Pengurangan
Pekerja Anak dan telah berhasil menarik pekerja anak dari tempat kerja sebanyak 143.456 anak.
Menurutnya, tujuan program ini guna mengurangi jumlah pekerja anak dari rumah tangga miskin
(RTM) yang putus sekolah untuk ditarik dari tempat kerja melalui pendampingan di selter dalam
rangka memotivasi dan mempersiapkan anak kembali ke dunia pendidikan.
"Program ini dapat berhasil dengan didukung oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun non
pemerintah, termasuk masyarakat," kata Menaker.
Keempat, penguatan kapasitas penegak hukum norma Pekerja Anak dan BPTA melalui perluasan
pendidikan dan pelatihan, seperti Bimtek pengawasan norma kerja anak Kelima, pelaksanaan
kebijakan untuk pencegahan dan penanggulangan Pekerja Anak dan BPTA baik secara pre-
emptif, preventif dan represif oleh Pengawas Ketenagakerjaan melalui sosialisasi kepada
stakeholder, pemeriksaan ke perusahaan yang diduga mempekerjakan anak dan penyidikan.
"Semua langkah yang diambil tersebut mencerminkan kerja sama dan sinergi dengan unsur-
unsur pentahelix yang ada dan akan terus semakin ditingkatkan di masa depan," ujarnya.
Ia juga mengemukakan bahwa salah satu langkah sinergi pentahelix yang akan dilaksanakan
dalam Mencegah Pekerja Anak Indonesia, yaitu Kemenaker bekerja sama dengan berbagai
pihak, terutama dunia usaha untuk melaksanakan Pencanangan Indonesia Bebas Pekerja Anak
Tahun 2022 di Karawang International Industry City (KIIC), Modern Cikande 10 Industrial Estate
(MCIE) di Karawang.
Kemudian, Kawasan Industri Makasar (KIMA), Modern Cikande Estate (MCIE) di Banten, dan
Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) di Banten.*.
88
