Page 84 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JUNI 2021
P. 84
Judul Indonesia-AS Bahas Potensi Peningkatan Kerja Sama Ketenagakerjaan
Nama Media jpnn.com
Newstrend Kerja Sama Ketenagakerjaan dengan Amerika Serikat
Halaman/URL https://www.jpnn.com/news/indonesia-as-bahas-potensi-peningkatan-
kerja-sama-ketenagakerjaan
Jurnalis elvi
Tanggal 2021-06-23 18:10:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kedua negara memberikan perhatian
khusus terhadap pentingnya pelatihan vokasi guna mendukung proses transisi dari dunia
pendidikan ke dunia kerja, khususnya dalam mengurangi pengangguran angkatan kerja muda
di Indonesia
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Potensi kerja sama ketenagakerjaan ini
bisa dalam bentuk peningkatan kompetensi pengawas ketenagakerjaan Indonesia maupun
sistem pengawasannya khususnya pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan
neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Seiring peningkatan iklim investasi yang
lebih kondusif melalui regulasi UU Cipta Kerja yang baru ini, pemerintah Indonesia berharap
investor asing asal AS dapat berpartisipasi menanamkan modal di Indonesia guna menciptakan
lapangan kerja di Indonesia, meningkatkan daya saing, dan produktivitas pekerja Indonesia
Ringkasan
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong
peningkatan kerja sama ketenagakerjaan dengan Amerika Serikat (AS). Sekretaris Jenderal
Kemnaker Anwar Sanusi menjelasakan potensi kerja sama yang dapat dilakukan yakni
pengembangan kapasitas (capacity building) untuk pejabat fungsional ketenagakerjaan.
INDONESIA-AS BAHAS POTENSI PENINGKATAN KERJA SAMA KETENAGAKERJAAN
JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong
peningkatan kerja sama ketenagakerjaan dengan Amerika Serikat (AS).
Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menjelasakan potensi kerja sama yang dapat
dilakukan yakni pengembangan kapasitas (capacity building) untuk pejabat fungsional
ketenagakerjaan.
83
