Page 82 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JUNI 2021

Ida mengatakan itu saat menjadi keynote speaker pada webinar nasional tentang Pencegahan
dan Perlindungan Pekerja Anak di Indonesia, Rabu (23/6/2021).
Untuk itu, pemerintah telah menyusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk
Pekerjaan Terburuk untuk Anak (RAN-PBPTA) melalui Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun
2002. RAN-PBPTA merupakan acuan dalam penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk
untuk anak.

"Kami telah selesai melaksanakan RAN-PBPTA Tahap I dan Tahap II. Untuk saat ini kami sedang
melaksanakan RAN-PBPTA Tahap III," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima
Kompas.com.

Dalam menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, Kemenaker telah melakukan
lima upaya nyata.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.

Daftarkan email Pertama, meningkatkan pemahaman melalui sosialisasi kepada dunia usaha dan
masyarakat tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak.

Kedua, melakukan upaya pencegahan dan penghapusan pekerja anak dari Bentuk Pekerjaan
Terburuk untuk Anak (BPTA) melalui berbagai program, antara lain Program Zona atau Kawasan
Bebas 8 Pekerja Anak dan Kampanye Menentang Pekerja Anak.

Ketiga, pada 2008 hingga 2020, Kemenaker telah melaksanakan Program Pengurangan Pekerja
Anak dan telah berhasil menarik pekerja anak dari tempat kerja sebanyak 143.456 anak.

Ida menjelaskan, program ini bertujuan mengurangi jumlah pekerja anak dari Rumah Tangga
Miskin (RTM) yang putus sekolah.

Rencananya lewat program ini mereka akan ditarik dari tempat kerja melalui pendampingan di
shelter guna memotivasi dan mempersiapkan anak kembali ke dunia pendidikan.
"Program ini dapat berhasil dengan didukung oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun non
pemerintah, termasuk masyarakat," terangnya.

Keempat, penguatan kapasitas penegak hukum norma Pekerja Anak dan BPTA melalui perluasan
pendidikan dan pelatihan, seperti bimbingan teknis (bimtek) pengawasan norma kerja anak
Kelima, pelaksanaan kebijakan untuk pencegahan dan penanggulangan Pekerja Anak dan BPTA
baik secara pre-emptif, preventif, dan represif oleh Pengawas Ketenagakerjaan.

Pencegahan dan penanggulangan ini bisa dilakukan melalui sosialisasi kepada stakeholder,
pemeriksaan ke perusahaan yang diduga mempekerjakan anak, dan penyidikan.

"Semua langkah yang diambil tersebut mencerminkan kerja sama dan sinergi dengan unsur-
unsur pentahelix yang ada dan akan terus semakin ditingkatkan di masa depan," ujarnya.

Ida mengatakan, salah satu langkah sinergi pentahelix yang akan dilaksanakan dalam mencegah
pekerja anak Indonesia adalah dengan bekerja sama dengan berbagai pihak.

Sebagai contoh, kerja sama dengan dunia usaha untuk melaksanakan Pencanangan Indonesia
Bebas Pekerja Anak Tahun 2022 di Karawang International Industry City (KIIC), Modern Cikande
10 Industrial Estate (MCIE) di Karawang, Kawasan Industri Makassar (KIMA), Modern Cikande
Estate (MCIE) di Banten, dan Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) di Banten.

Ida menambahkan, pemerintah tegas dan berkomitmen dalam mengatasi masalah ini. Wujud
komitmen ini ditandai dengan ratifikasi Konvensi International Labor Organization (ILO) Nomor

81