Page 14 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2020

Ketua KSPI Said Iqbal menerangkan, Majelis Hakim MK dalam sidang perdana memutuskan
dalam 14 hari ke depan akan melanjutkan sidang lanjutan. Pada sidang lanjutan tersebut, akan
dibahas pokok-pokok perkara yang akan diujikan "Jadi hari ini sidang perdana judicial review
tentang UU Nomor 11/2020 Cipta Kerja kami melakukan uji materiil dari pemohon," ujar Said
Iqbal di Jakarta kepada INDOPOS, Selasa (24/11).

Dia menyebut, pemohon judicial review berasal dari KSPSI dan mewakili kaum buruh. Hadir
dalam sidang tersebut secara virtual tiga hakim MK. Mereka di antaranya hakim Arief Hidayat,
Manahan dan Saldi Isra. "Sementara dari pemohon hadir Andi Gani, saya, dan kuasa Hotman
Sitompul, serta kuasa hukum lainnya," bebernya.

Pada sidang perdana itu, lanjutnya, majelis hakim meminta dan memberikan pendapat serta
nasihat terkait perbaikan legal standing dan pokok-pokok perkara. Sementara kuasa hukum
mengajukan resume uji materi pada pasal-pasal yang digugat.

"Kami dari kaum buruh meminta perlindungan buruh dan investasi harus dipisah. Karena tidak
mungkin jadi satu dalam UU Cipta Kerja," bebernya.

Selain itu, masih ujar Said, pihaknya juga menyampaikan kepada majelis hakim bahwa MK telah
memutuskan pada 14 Desember 2017 yang menyebut bahwa segala hak asasi yang menyangkut
ekonomi, sosial dan budaya negara harus melindungi.
Sementara terkait politik negara harus menguranginya. "Jadi yang berhubungan dengan
pesangon, UMP, PHK maka negara harus banyak melindungi buruh," tegasnya.

Sementara pada UU Cipta Kerja, menurut Said hal itu dikurangi. UMK dibuat bersyarat, pesangon
dikurangi nilainya, PHK batal demi hukum tidak sesuai aturan dihilangkan. Menurut MK, yang
telah diputuskan sebelumnya itu semua tidak diperbolehkan.

"Ini jelas negara abai. Kami minta outsourcing dan karyawan kontrak tidak boleh seumur hidup.
Jelas itu menghilangkan masa kontrak dan jenis pekerjaan dihilangkan," tuntasnya, (nas)

caption

SIDANG ONLINE-Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat memimpin sidang pengujian formil
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 di gedung
Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (24/11/2020). Sidang tersebut beragendakan perbaikan
permohonan.

13