Page 18 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2020

Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres)," ucap Susiwijono dalam
webinar Economic Outlook 2021:
Manfaat UU Cipta Kerja bagi Dunia Usaha yang diselenggarakan Berita Satu Media Holdings
(BSMH), Selasa (24/11/2020).

Susiwijono menjelaskan, hingga saat ini sudah ada 30 peraturan pelaksanaan yang selesai
dibahas. Jumlah tersebut terbagi dalam 27 RPP dan 3 RPerpres. "Sesuai komitmen kami di awal,
pembahasan RPP dan RPerpres melibatkan semua stakeholder kita termasuk publik masyarakat
media dan semuanya," ucap Susiwijono.

Sedangkan 14 rancangan regulasi lainnya sedang diselesaikan. Pemerintah juga melibatkan
pemangku kepentingan lintas Kementerian/Lembaga. Seluruh rancangan regulasi ini ditargetkan
selesai pada awal Desember nanti, sehingga masyarakat bisa langsung mengunduh draf RPP
dan RPerpres tersebut.

Menurut Susiwijono, pemerintah membentuk tim serap aspirasi untuk UU Cipta Kerja (UU
Ciptaker). Dalam tim ini pemerintah akan melibatkan sejumlah ahli dan akademisi dalam setiap
bidang yang ada dalam UU Ciptaker. Tim tersebut akan bertugas sebagai pihak independen
dalam menerima masukan dari masyarakat

"Mudah-mudahan minggu ini kami mendapatkan arahan Pak Menko Perekonomian dan Pak
Menkumham, sehingga tim serap aspirasi nanti akan mendampingi masyarakat," ucapnya.

Langkah berikutnya, pemerintah akan melakukan diskusi ke seluruh kota besar di Indonesia.
Langkah ini dilakukan agar masyarakat bisa memberikan masukan langsung. "Mulai Kamis
(26/11) kami juga menjadwalkan di semua kota besar seluruh Indonesia bersama seluruh K/L
terkait. Nanti akan bergantian menyampaikan penjelasan dan melakukan serap aspirasi terhadap
semua rancangan RPP dan RPerpres ini," ucap Susiwijono.

Presiden Joko Widodo sudah menginstruksikan agar penyusunan dan penyelesaian RPP dan
RPerpres dilakukan dengan membuka ruang untuk masyarakat dan seluruh stakeholder.
Kemenko Perekonomian terus berupaya agar pemerintah bisa mensosialisaikan kebijakan ini
dalam waktu cepat.

Dobrak Stagnasi

Sedangkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, kehadiran UU
Cipta Kerja diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kondisi pandemic Covid-19 telah
memukul laju pertumbuhan ekonomi nasionaL Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan yang dapat
menstimulus pertumbuhan ekonomi.

"Undang-Undang Cipta Kerja lahir untuk mendobrak stagnasi pertumbuhan ekonomi dan
menstimulisasi perekonomian. Untuk merestart ekonomi, kita perlu menciptakan iklim investasi
bagi investor domestik dan internasional," ucap Erick Thohir.

Erick menegaskan, regulasi ini menunjukkan keberpihakan kepada pekerja sekaligus
memberikan kemudahan bagi investor dalam membuka investasi baru. Komitmen pemerintah
untuk meningkatkan investasi juga terlihat dari upaya pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK), kawasan industri, pariwisata, dan kawasan kesehatan. BUMN juga dilibatkan dalam
pembangunan infrastruktur dasar dan pendukung, sehingga akan memberikan kenyamanan bagi
para pelaku.

"Terkait izin lingkungan, UU Ciptaker akan memberikan kemudahan persetujuan amdal, dengan
mengintegrasikan izin amdal ke perizinan, ini adalah angin segar dalam hal kemudahan perizinan
berusaha," ucap Erick.

17