Page 20 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2020

Terkait pesangon yang totalnya berubah dari 32 menjadi 25 gaji pada UU Ciptaker, Hariyadi
menerangkan formula pesangon 32 gaji pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
tidak mencerminkan kondisi kemampuan dunia usaha. Dia menerangkan, perusahaan yang bisa
melakukan secara penuh aturan tersebut kurang dari 7%.

Jembatan Penghubung

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia
Bidang Organisasi Keanggotaan dan Pemberdayaan (OKP), Anindya Bakrie Undang-Undang Cipta
Kerja dipandang dunia usaha memberikan manfaat yang jauh lebih besar, yang akan menjadi
game changer atau great reload dalam mengatasi pandemi Covid-19. UU ini dapat menjadi
jembatan untuk menghubungkan beberapa hal yang disconnect atau tidak nyambung.

Anindya melihat setidaknya ada tiga hal yang masih tidak nyambung itu. Pertama soal
kemudahan investasi. Berdasarkan data BKPM, kesulitan yang sering dialami investor adalah
32,6% soal izin, 17,3% mengenai keberadaan lahan, 15,2% regulasi dan kebijakan.
"Ini kan sebenarnya lucu. Kita ingin ada investasi tapi kok izin sulit. Kita ingin membangun lahan
pengadaannya sulit. Kita ingin mengundang investasi kok kebijakannya berbeda. Inilah yang
menyebabkan walaupun sudah ada improvement yang luar biasa, tetapi hingga saat ini memang
level Ease of Doing Business (EODB) berada di urutan 73. Jadi UU ini sangat dibutuhkan," ujar
dia.

Kedua adalah bonus demografi. Indonesia, terang Anindya, selalu disebut memiliki kekuatan
demografi, baik dari sisi ukuran dan usia muda. Namun jika tidak diberi pekerjaan, maka akan
menjadi pengangguran, di mana berdasarkan data Kadin ada sekitar 45 juta orang. Jumlah itu
terdiri atas 7 juta pengangguran terbuka, 2,2 juta pengangguran baru, 8 juta setengah
pengangguran, serta 28 juta part time. "Bukan part time itu jelek, tetapi 45 juta orang ini yang
mesti kita pikirkan. Karena kalau tidak, bonus demografi bisa membuat tidak produktif," ucap
Anindya.

Ketiga adalah soal perpajakan. Dia menerangkan, sehabis program Tax Amnesty yang bagus
dan sangat bermanfaat, ke depannya pemerintah harus merapikan data basis pajak dan
melakukan riset.

Izin Berbasis Risiko

Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal BKPM Riyatno menegaskan, UU Ciptaker akan
menyelesaikan hambatan-hambatan saat investor ingin memulai investasi di Indonesia. Kendala
yang dihadapi investor saat mulai investasi yaitu banyaknya regulasi dan perizinan.

"Nanti diberlakukan perizinan berusaha berbasis risiko. Kemudian perizinan tunggal untuk usaha
mikro kecil dan juga dimungkinkan untuk pendirian PT khususnya untuk UMK," kata dia.

Menurut Riyatno, masih ada beberapa hambatann investasi yang mencakup penyelesaian
sengketa perdata di pengadilan, kemudian memulai usaha, pendaftaran properti, perizinan untuk
mendirikan bangunan, dan juga perdagangan lintas negara. Regulasi ini hadir untuk memenuhi
kebutuhan pelaku usaha dalam memenuhi dalam memulai kegiatan usaha.

Empat hal yang diinginkan pengusaha yaitu kecepatan, kemudahan, efisiensi, dan kepastian
hukum. Empat prinsip ini diwujudkan secara nyata di dalam UU Ciptaker. Pertama mengenai
perizinan berusaha besar melalui sistem Online Single Submission (OSS). Kedua yaitu untuk
meningkatkan kemudahan, pemerintah daerah memberikan pelayanan perizinan berdasarkan
Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

19