Page 17 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2020

positive - Teten Masduki (Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)) Rasio partisipasi
UMKM kita dalam rantai pasok global masih 4,1%. Saya kira ini penting ke depan, bagaimana
UMKM dan usaha besar bermitra, tetapi dalam rantai pasok

positive - Teten Masduki (Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)) Pendekatan
market driven ini barangkali akan mendorong kegiatan UMKM dan koperasi semakin bergairah,
sehingga lembaga pembiayaan pun bahkan tidak ragu-ragu untuk membiayai UMKM

neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Turunnya itu 75%.
Hal ini berbanding terbalik dengan laju pertumbuhan angkatan kerja baru yang setiap tahunnya
mencapai lebih dari 2,5 juta orang. Karena itu, harus ada regulasi yang mendorong penyerapan
tenaga kerja dalam skala yang masif,

positive - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Kalau mau nyerang
silakan, tapi usulan apa? Jangan biasakan bangsa kita ini bisanya komplain terus tapi tidak ada
terobosan
neutral - Anindya Bakrie (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia
Bidang Organisasi Keanggotaan dan Pemberdayaan (OKP)) Ini kan sebenarnya lucu. Kita ingin
ada investasi tapi kok izin sulit. Kita ingin membangun lahan pengadaannya sulit. Kita ingin
mengundang investasi kok kebijakannya berbeda. Inilah yang menyebabkan walaupun sudah
ada improvement yang luar biasa, tetapi hingga saat ini memang level Ease of Doing Business
(EODB) berada di urutan 73. Jadi UU ini sangat dibutuhkan

neutral - Anindya Bakrie (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia
Bidang Organisasi Keanggotaan dan Pemberdayaan (OKP)) Bukan part time itu jelek, tetapi 45
juta orang ini yang mesti kita pikirkan. Karena kalau tidak, bonus demografi bisa membuat tidak
produktif,

Ringkasan

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan,
pemerintah menyiapkan 44 aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja, yang terdiri atas 40
Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden. Aturan turunan tersebut dapat
diimplementasikan pada 2 Februari 2021.

"Kami berharap dalam waktu tiga bulan ini kita sudah siapkan drafnya. Dalam 2,5 bulan
masyarakat bisa membahas di ruang publik semua substansi yang ada di Rancangan Peraturan
Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres)," ucap Susiwijono dalam
webinar Economic Outlook 2021:

ATURAN TURUNAN UU CIPTAKER BISA DIIMPLEMENTASIKAN 2 FEBRUARI 2021

Oleh Leonard Cahyoputra dan Arnoldus Kristianus

Sekretaris Kemen-terian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan,
pemerintah menyiapkan 44 aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja, yang terdiri atas 40
Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden. Aturan turunan tersebut dapat
diimplementasikan pada 2 Februari 2021.

"Kami berharap dalam waktu tiga bulan ini kita sudah siapkan drafnya. Dalam 2,5 bulan
masyarakat bisa membahas di ruang publik semua substansi yang ada di Rancangan Peraturan

16