Page 248 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2020

20 KABUPATEN KOTA PEMILIK UPAH MINIMUM 2021 TERTINGGI DI PULAU JAWA

Seluruh gubernur diPulau Jawasecara resmi telah mengumumkan besaranupah minimum
kabupaten/kota atauUMK 2021yang diusulkan bupati dan wali kota. Provinsi-provinsi tersebut
yakniJawa Barat, Jawa Tengah,Jawa Timur, Bantan, DIY, dan DKI Jakarta.

Pemerintah pusat lewat Kementerian Ketenagakerjaan sebenarnya sudah mengimbau agarupah
minimum 2021tidak mengalami kenaikan atau tetap sama dengan 2020. Keputusan itu
dilatarbelakangi Covid-19 yang memukul ekonomi dan berdampak pada kemampuan perusahaan
memenuhi hak pekerja, termasuk upah.

Langkah itu diambil untuk memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja bagi pekerja
serta menjaga kelangsungan usaha, dengan melakukan penyesuaian terhadap penetapan UMP
pada situasi pemulihan ekonomi di tengah pandemi. Namun, keputusan final berada di tangan
masing-masing kepala daerah, baik UMP maupun UMK.

Beberapa kepala daerah memutuskan untuk tidak mengikuti surat edaran Menteri
Ketenagakerjaan dan tetap menaikkan upah minimum 2021.

Berikut daftar 20daerah dengan UMK 2021 tertinggidi Pulau Jawa yang dirangkum dari
penetapan UMK serentak di Indonesia, Selasa (24/11/2020).

Dari daftar tersebut, UMK 2021 tertinggi didominasi kabupaten kota dari Jawa Barat dan Jawa
Timur. Beberapa daerah dari Banten plus Jakarta juga masuk dalam deretan upah minimum
2021 paling tinggi. Hanya DI Yogyakarta dan Jawa Tengah yang rata-rata upah minimumnya
pada tahun depan ditetapkan masih di bawah Rp 4.000.000 per bulan.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai keputusan sejumlah kepala daerah yang
menaikkan upah minimum provinsi (UMP) atau tidak sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan dapat memicu terjadinya gelombang PHK secara besar-besaran.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyesalkan
keputusan Gubernur Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, DKI dan Sulawesi selatan serta kepala
daerah lainnya yang tetap menaikkan upah minimum 2021 (UMP 2021).

Diskresi yang diambil oleh kepala daerah tersebut tidak sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada
Covid-19.
"Dengan penetapan upah minimum yang tidak sesuai dengan SE, bahwa akan semakin
mempersulit dunia usaha yang pada ujungnya akan menyebabkan gelombang PHK besar-
besaran dalam kondisi krisis," kata Hariyadi dilansir dariAntara .

Hariyadi menjelaskan bahwa penetapan UMP 2021 yang nilainya sama dengan tahun 2020 oleh
Kemenaker sudah tepat dan sesuai dengan Rekomendasi dari Dewan Pengupahan Nasional.
Keputusan tersebut juga mempertimbangkan dengan kondisi setidaknya 10 sektor perusahaan
yang terpukul akibat pandemi Covid-19.

Menurut dia, perhitungan tersebut sudah sangat rasional mengingat banyak dunia usaha yang
bahkan kesulitan untuk membayar upah secara normal dalam situasi pandemi.

Jika berdasarkan hitungan kondisi normal, besaran UMP justru mengalami penurunan karena
pertumbuhan ekonomi nasional yang negatif dan inflasi.

"Tentunya tidak mungkin kalau kita pakai formula yang minus ini, upahnya justru menurun,
sehingga direkomendasikan upahnya tetap," kata Hariyadi.

247