Page 53 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2020
P. 53
Ringkasan
Kementerian Koordinator (Kemko) Perekonomian bersama-sama dengan 19 kementerian dan
lembaga (K/L) yang menjadi penanggung jawab sektor dari 44 Peraturan Pelaksanaan UU Cipta
Kerja, secara intensif terus melakukan pembahasan antar K/L mengejar waktu penyelesaian dari
draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres).
Saat ini, sudah ada 30 peraturan pelaksanaan (27 RPP dan 3 RPerpres) yang di-upload di Portal
UU Cipta Kerja (https://uu-ciptakerja.go.id/).
Khusus RPP yang berkaitan dengan Ketenagakerjaan yakni 4 RPP. saat ini masih dilakukan
pembahasan di Tim Pembahas Tripartit Nasional. Sedangkan RPP terkait dengan NSPK Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko, yang dikoordinasikan oleh Kemko Perekonomian, saat ini substansi
RPP telah selesai dibahas dan sedang dilakukan sinkronisasi antar K/L dan asesmen terhadap
konsistensi pengaturan perizinan di masing-masing sektor. untuk menghindari tidak sinkronnya
kebijakan.
PEMERINTAH TELAH RAMPUNGKAN 30 ATURAN TURUNAN UU CIPTA KERJA
Kementerian Koordinator (Kemko) Perekonomian bersama-sama dengan 19 kementerian dan
lembaga (K/L) yang menjadi penanggung jawab sektor dari 44 Peraturan Pelaksanaan UU Cipta
Kerja, secara intensif terus melakukan pembahasan antar K/L mengejar waktu penyelesaian dari
draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres).
Saat ini, sudah ada 30 peraturan pelaksanaan (27 RPP dan 3 RPerpres) yang di-upload di Portal
UU Cipta Kerja (https://uu-ciptakerja.go.id/).
"Pemerintah menargetkan pada akhir November atau awal Desember 2020. seluruh RPP dan
RPerpres yang memerlukan masukan dari masyarakat atau publik, sudah bisa di-upload dan
diakses masyarakat melalui Portal UU Cipta Kerja, sehingga masyarakat bisa memberikan
masukan untuk penyempurnaan RPP dan RPerpres tersebut/' ujar Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Airlangga Hartarto. dalam keterangan resminya.
Selasa (24/11).
Airlangga menyampaikan, masih ada 14 peraturan pelaksanaan yakni 13 RPP dan 1 RPerpres
yang masih belum di-upload ke Portal UU Cipta Kerja, terutama yang masih dalam proses
harmonisasi dan sinkronisasi substansinya antar K/L.
"Memang tidak semua RPP yang substansinya memerlukan masukan dari masyarakat, seperti
misalnya RPP mengenai Penetapan Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi, yang pokok-
pokoknya sudah ditetapkan di UU Cipta Kerja dan Pemerintah tinggal menetapkan ke dalam PP,"
jelas Airlangga.
Khusus RPP yang berkaitan dengan Ketenagakerjaan yakni 4 RPP. saat ini masih dilakukan
pembahasan di Tim Pembahas Tripartit Nasional. Sedangkan RPP terkait dengan NSPK Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko, yang dikoordinasikan oleh Kemko Perekonomian, saat ini substansi
RPP telah selesai dibahas dan sedang dilakukan sinkronisasi antar K/L dan asesmen terhadap
konsistensi pengaturan perizinan di masing-masing sektor. untuk menghindari tidak sinkronnya
kebijakan.
Sementara, untuk RPP di sektor keagamaan, yang terkait dengan pengaturan mengenai Ibadah
Haji dan Umrah, Kemenko Perekonomian sedang mengkoordinasikan pembahasan bersama-
52
