Page 52 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2020

Judul Pemerintah Telah Rampungkan 30 Aturan Turunan UU Cipta Kerja
Nama Media Suara Pembaruan
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg7
Jurnalis E-8
Tanggal 2020-11-25 04:01:00
Ukuran 141x282mmk
Warna Warna
AD Value Rp 97.713.000

News Value Rp 488.565.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) jelas Airlangga. Khusus
RPP yang berkaitan dengan Ketenagakerjaan yakni 4 RPP. saat ini masih dilakukan pembahasan
di Tim Pembahas Tripartit Nasional. Sedangkan RPP terkait dengan NSPK Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko, yang dikoordinasikan oleh Kemko Perekonomian, saat ini substansi RPP telah
selesai dibahas dan sedang dilakukan sinkronisasi antar K/L dan asesmen terhadap konsistensi
pengaturan perizinan di masing-masing sektor. untuk menghindari tidak sinkronnya kebijakan.
Sementara, untuk RPP di sektor keagamaan, yang terkait dengan pengaturan mengenai Ibadah
Haji dan Umrah, Kemenko Perekonomian sedang mengkoordinasikan pembahasan bersama-
sama dengan Kementerian Agama. Asosiasi/Forum Asosiasi dan para Pelaku Usaha
penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah. Sedangkan RPerpres yang terkait dengan
pengaturan usaha di bidang penanaman modal, sedang dilakukan sinkronisasi pengaturan
alokasi. Bidang Usaha untuk UMK dan Kemitraan dengan Pelaku Usaha Menengah dan Besar.
RPerpres ini akan sejalan dengan RPP yang mengatur mengenai kemudahan. perlindungan, dan
pemberdayaan UMKM dan Koperasi yang telah selesai disiapkan RPP nya dan diupload di Portal
UU Cipta Kerja. 'Rancangan Perpres tentang Bidang Usaha Penanaman Modal atau yang kita
kenal sebagai Daftar Prioritas Investasi (DPI), saat ini sedang dilakukan sinkronisasi agar sejalan
dengan RPP lainnya, seperti RPP yang terkait dengan UMKM dan Koperasi, agar seimbang antara
kebutuhan mendorong investasi dengan perlindungan dan pemberdayaan UMKM

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Pemerintah optimistis
akan dapat menyelesaikan semua Peraturan Pelaksanaan ini tepat waktu, dengan tetap
membuka kesempatan yang cukup luas kepada masyarakat untuk memberikan masukan dalam
penyelesaian seluruh RPP dan RPerpres aturan turunan UU Cipta Kerja

51