Page 54 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2020

sama dengan Kementerian Agama. Asosiasi/Forum Asosiasi dan para Pelaku Usaha
penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah.
Sedangkan RPerpres yang terkait dengan pengaturan usaha di bidang penanaman modal,
sedang dilakukan sinkronisasi pengaturan alokasi Bidang Usaha untuk UMK dan Kemitraan
dengan Pelaku Usaha Menengah dan Besar.

RPerpres ini akan sejalan dengan RPP yang mengatur mengenai kemudahan. perlindungan, dan
pemberdayaan UMKM dan Koperasi yang telah selesai disiapkan RPP nya dan di-upload di Portal
UU Cipta Kerja.

'Rancangan Perpres tentang Bidang Usaha Penanaman Modal atau yang kita kenal sebagai Daftar
Prioritas Investasi (DPI), saat ini sedang dilakukan sinkronisasi agar sejalan dengan RPP lainnya,
seperti RPP yang terkait dengan UMKM dan Koperasi, agar seimbang antara kebutuhan
mendorong investasi dengan perlindungan dan pemberdayaan UMKM " terang Airlangga.

Ada pun yang terkait dengan RPP Perdagangan dan RPP Perindustrian, sudah dilakukan
sinkronisasi dan harmonisasi proses bisnis antara kedua sektor, agar terpadu dan terintegrasi
dalam pelaksanaannya di lapangan. Saat ini masih menunggu proses fina-lisasi hasil harmonisasi
untuk dituangkan ke dalam RPP Perdagangan dan juga di RPP Perindustrian.

Sedangkan yang berkaitan dengan penyelesaian RPP Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas (KPBPB), saat ini Kemko Perekonomian sedang mengharmonisasikan berbagai
skema insentif dan kemudahan, dengan kondisi empirik pelaksanaannya di lapangan pada saat
ini, terutama terkait dengan perlakuan perpajakan, kepabeanan dan cukai (insentif fiskal), serta
berbagai kemudahan perizinan dan insentif non-fiskal.

Melihat perkembangan penyiapan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang sangat progresif
ini. Pemerintah sangat yakin target waktu penyelesaian yang ditetapkan dalam UU Cipta Kerja,
yaitu tiga bulan sejak diundangkan akan dapat dicapai, dengan tetap memberikan mang yang
seluas-luasnya kepada masyarakat dan seluruh stakeholder untuk memberikan masukan dalam
penyusunan dan pembahasannya.

"Pemerintah optimistis akan dapat menyelesaikan semua Peraturan Pelaksanaan ini tepat waktu,
dengan tetap membuka kesempatan yang cukup luas kepada masyarakat untuk memberikan
masukan dalam penyelesaian seluruh RPP dan RPerpres aturan turunan UU Cipta Kerja," tutup
Airlangga. [HER/E-81

53