Page 62 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2020

SURVEI: 88 PERSEN PERUSAHAAN TERDAMPAK PANDEMI COVID-19

Hasil survei Kementerian Ketenagakerjaan (Kembaker) mengungkapkan, sekitar 88 persen
perusahaan di Indonesia terdampak pandemi selama enam bulan terakhir pada umumnya dalam
keadaan merugi. Bahkan disebutkan 9 dari 10 perusahaan di Indonesia terdampak langsung
pandemi Covid-19.

Data tersebut berdasarkan survei yang dilakukannya melalui daring, termasuk melalui telepon
dan email terhadap 1.105 perusahaan yang dipilih secara probability sampling sebesar 95 persen
dan margin of error (MoE) sebesar 3,1 persen pada 32 provinsi di lndonesia.

"Kerugian tersebut umumnya disebabkan penjualan menurun, sehingga produksi harus
dikurangi," kata Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Bambang
Satrio Lelono dalam keterangan pers kepada wartawan di Jakarta, Selasa (24/11).

Berdasarkan survei yang dilakukan Kemnaker bekerja sama dengan INDEF ini, penurunan
permintaan, produksi, dan keuntungan umumnya terjadi pada perusahaan UMKM, yaitu di atas
90 persen. Perusahaan yang terdampak terbesar, yakni penyediaan akomodasi makan dan
minum, real estate dan konstruksi.

Meski demikian, sambungnya, sebagian besar perusahaan tetap memperkerjakan pekerjanya.
Hanya terdapat 17,8 persen perusahaan yang memberlakukan pemutusan hubungan kerja, 25,6
persen perusahaan yang merumahkan pekerjanya dan 10 persen yang melakukan keduanya.

"Respons perusahaan ini dikarenakan hal tersebut satu-satunya jalan untuk efesiensi di tengah
masa pandemi," kata Bambang.

Bambang Satrio menambahkan setelah pandemi, keterampilan teknologi paling dibutuhkan,
antara lain terkait penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, dan penguasaan teknologi
industri untuk diversifikasi produk. Implikasinya, baik bagi pihak pemerintah dan swasta perlu
menyediakan pendidikan dan ketrampilan yang sarat dengan penguasaan teknologi.

"Implikasi setelah masa pandemi mengisyaratkan bahwa work form home/teleworking menjadi
pilihan utama bagi perusahaan, sehingga menjadi lebih fleksibel meskipun efesiensi jumlah
tenaga kerja dan pengurangan upah menjadi tidak bisa dihindarkan," jelasnya.

Bambang menyatakan, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi mempermudah transisi
tersebut di era pandemic. Untuk merespons situasi pandemi, sebagian perusahaan telah
merasakan berbagai kebijakan pemerintah, khususnya insentif perpajakan sebanyak 19,8 persen
dan jaminan sosial ketenagakerjaan dan sejenisnya sebanyak 18,5 persen.

Meski demikian, katanya, banyak pula yang belum merasakan bantuan pemerintah di tengah
pandemi ini, yakni 41,18 persen. Hal itu menandakan pemerintah perlu bergerak membantu
perusahaan yang sebagian besar merasakan dampak pandemi tersebut.

Dalam kesempatan ini, dijelaskan bahwa hasil survei ini juga menyampaikan enam rekomendasi.
Pertama, pemerintah perlu mengidentifikasikan perusahaan yang terdampak lebih detail lagi
agar mendapat akses yang lebih luas atas beragam program pemulihan ekonomi khususnya,
insentif perpajakan, restrukturisasi pinjaman KUR dan non KUR, subsidi gaji, hingga akses
terhadap kartu pra kerja.

Kedua, perlunya pemerintah memberikan perhatian yang lebih bagi perusahaan UMKM yang
terdampak pandemi meskipun saat ini pemerintah telah memberikan bantuan dalam bentuk
subsidi bunga KUR, restukturisasi pinjaman dan pengurangan pajak.

61