Page 182 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 NOVEMBER 2021

RAKYAT MAKIN SULIT, PEMERINTAH DIDESAK NAIKKAN UMP 2022 SEBESAR 10
PERSEN!
Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) mendesak Pemerintah untuk menaikkan
upah minimum tahun 2022 sebesar 7 persen - 10 persen dengan pertimbangan karena rakyat
saat ini semakin sulit kehidupannya.

Tuntutan kenaikan upah minimum sebesar 7 persen-10 persen didasarkan pada hasil survey
Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dilakukan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
di 24 Provinsi, dengan menggunakan 60 komponen KHL. Hasil survey KHL KSPI menunjukkan
bahwa besaran kenaikan upah minimum tahun 2022 yang paling layak adalah sebesar 7 persen
sampai dengan 10 persen.

Presiden ASPEK Mirah Sumirat juga menekankan bahwa sampai saat ini Undang-Undang Nomor
11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih dalam proses sidang gugatan di Mahkamah Konstitusi
(MK).
Sehingga segala peraturan turunannya, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021
tentang Pengupahan seharusnya dikesampingkan dan tidak dipaksakan untuk diberlakukan.

"ASPEK Indonesia meminta Pemerintah untuk menetapkan kenaikan upah minimum tahun 2022,
dengan tetap menggunakan formula perhitungan kenaikan upah minimum berdasarkan Undang
Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kenaikan Upah Minimum, yaitu
berdasarkan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL), produktivitas dan pertumbuhan ekonomi,"
katanya lewat keterangan tertulisnya, Minggu (30/10/2021).

ASPEK Indonesia mendesak agar mekanisme perundingan kenaikan upah minimum di Dewan
Pengupahan, baik tingkat provinsi maupun kota/kabupaten, dilaksanakan berdasarkan UU
Nomor 13 tahun 2003, dengan terlebih dahulu Dewan Pengupahan melakukan survei Kebutuhan
Hidup Layak (KHL), serta memperhitungkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, tegas
Mirah Sumirat.

Selama Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), telah menerbitkan peraturan pengupahan yang
semakin rendah dan merugikan pekerja. Jika berdasarkan UU Ketenagakerjaan No.13 tahun
2003, kenaikan upah minimum berdasarkan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL), produktivitas
dan pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2015, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah No.78
Tahun 2015 tentang Pengupahan yang menghilangkan mekanisme survey KHL, sehingga
formula kenaikan upah minimum hanya berdasarkan akumulasi tingkat inflasi dan angka
pertumbuhan ekonomi.

Pada 2021, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan yang merupakan aturan turunan dari Undang Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja yang kembali mengurangi dasar perhitungan kenaikan upah minimum
hanya berdasarkan variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi (bukan akumulasi).

"Perubahan formula perhitungan upah minimum yang terus berkurang ini, membuktikan
Presiden Joko Widodo hanya berpihak pada kepentingan pengusaha," ucapnya.
Mirah mengatakan lemahnya fungsi pengawasan dari Dinas Ketenagakerjaan dan Kementerian
Ketenagakerjaan menjadi permasalahan serius yang selalu gagal dibenahi oleh Pemerintah.

181