Page 315 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 NOVEMBER 2021

SB juga mengaku dilarang berkomunikasi dengan keluarganya di Malang. Dia pernah dimarahi
majikannya karena ketahuan mencoba menghubungi keluarganya dengan meminjam telepon
genggam milik seorang rekan PMI yang bekerja di tempat yang sama. SB dan rekannya
melarikan diri dari rumah majikan mereka untuk meminta perlindungan Kedutaan Besar RI di
Kuala Lumpur pada Februari 2021. Karena melarikan diri tanpa memberitahu majikannya, SB
dituntut untuk membayar ganti rugi sebesar RM500.

Dubes RI untuk Malaysia, Hermono, menunjukkan kegeramannya setelah mengetahui ada PMI
yang dituntut RM500 karena meminta perlindungan ke KBRI sementara majikannya tidak
membayar gaji selama 12 tahun.

"Ini di luar nalar manusia beradab. SB melarikan diri dari karena haknya sebagai ART tidak
dipenuhi oleh majikan selama bertahun-tahun," ujar Hermono.

KBRI Kuala Lumpur telah mencoba melakukan mediasi namun ditolak oleh majikan yang
meminta kasus ini diselesaikan melalui pejabat tenaga kerja. KBRI menolak permintaan itu
karena akan dinilai akan merugikan SB. Sesuai UU Kadaluarsa Malaysia (Akta Had Masa 1953),
pembayaran tuntutan ganti rugi tidak boleh melebihi masa enam tahun. Artinya, kalau
diselesaikan melalui Dinas Ketenagakerjaan Malaysia, SB hanya akan mendapatkan hak gajinya
maksimal enam tahun masa kerja, sementara sisanya tidak dapat dibayarkan.

KBRI memilih penyelesaian melalui pengadilan perdata dan telah menyewa pengacara untuk
memperjuangkan hak-hak SB. Hermono mengatakan dalam kurun waktu satu tahun sejak
menjabat sebagai duta besar di Kuala Lumpur, dia banyak menjumpai kasus pelanggaran
terhadap hak-hak PMI, khususnya yang bekerja sebagai ART.

Selain kasus gaji tidak dibayar bertahun-tahun, larangan berkomunikasi dan kekerasan fisik
adalah kasus yang paling banyak dialami oleh PMI yang bekerja di sektor rumah tangga. Selama
tahun ini saja, KBRI Kuala Lumpur berhasil memperjuangkan gaji PMI senilai total sekitar Rp4,75
miliar. Hermono ini mengharapkan Nota Kesepahaman tentang Penempatan dan Perlindungan
Pekerja Sektor Domestik yang telah dinegosiasikan pemerintah Indonesia dan Malaysia sejak
2016 dapat segera diselesaikan.

"Kami meminta adanya jaminan perlindungan dan mekanisme penyelesaian kasus yang efektif
terhadap pelanggaran seperti ini. Tanpa adanya jaminan perlindungan yang memadai,
pengiriman PMI sektor domestik ke Malaysia, saya kira perlu dikaji ulang," kata Hermono.

314