Page 331 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 NOVEMBER 2021
P. 331
Kendati diskusi oleh dewan pengupahan masih akan berlangsung sebulan lagi, pihaknya tetap
mengajukan tuntuan lebih cepat. Dengan harapan, tuntutan tersebut bisa menjadi pertimbangan
sejak awal sehingga memperbesar potensinya untuk diberlakukan. Pihaknya menilai, tuntutan
kenaikan 7-10 persen ini masih dalam batas yang normal. Kisarannya masih sekitar ratusan ribu
saja. Sehingga seharusnya tak akan membebani pengusaha berlebihan. Karena melihat
kondisinya yang mulai membaik di tengah kelonggaran aktivitas ekonomi masyarakat.
"Permintaan ini normal, tak akan membebani pengusaha. Sekaligus mengacu pada kondisi
inflasi," katanya.
Disisi lain, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) NTB Ni Ketut Wolini kembali meminta
pemerintah tak menaikkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimun
Kabupaten Kota (UMK) 2022. Ia menilai, meski aktivitas masyarakat membaik, bukan berarti
kondisi pengusaha saat ini juga sepenuhnya membaik. Kenaikan upah dirasa masih belum tepat
dilakukan, apalagi tahun depan pemerintah juga memberlakukan kenaikan PPN menjadi 11
persen mulai April.
"Masih belum bisa, memang ada sektor usaha yang membaik, tapi itu tak bisa disamaratakan,"
katanya.
Pihaknya bukan berarti tak ingin mengikuti kebijakan pemerintah maupun menuruti keinginan
pekerja. Hanya saja kondisi yang masih belum memungkinkan.
"Kita harus lihat dulu kondisi ekonomi pengusaha membaik. Baru ada rencana kenaikan-kenaikan
seperti itu," katanya.
(eka/r9)
330
