Page 335 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 NOVEMBER 2021

pengusaha juga meminta agar kepala daerah tidak diintervensi saat menetapkan UMP 2022 oleh
buruh.

JELANG UMP 2022 DIKETOK, PENGUSAHA WANTI-WANTI PARA GUBERNUR!

Jakarta, - Jelang Penetapan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 masih terus memanas
antara buruh dan pengusaha. Kalangan buruh meminta adanya kenaikan sebesar 10%,
sementara di sisi pengusaha lebih memilih menunggu adanya keputusan dari pemerintah pusat.
Di sisi lain, pengusaha juga meminta agar kepala daerah tidak diintervensi saat menetapkan UMP
2022 oleh buruh.

"Kita imbau kiranya dalam penetapan upah minimum nanti mohon maaf untuk Bapak Gubernur
tidak diintervensi oleh pihak manapun, karena Gubernur yang menetapkan upah provinsi dan
kabupaten kota dan saya kira ini penting," kata Wakil Ketua Umum Kadin bidang
Ketenagakerjaan Adi Mahfudz kepada Jumat (29/10/21).

Penetapan UMP memang berada di tangan gubernur, baik untuk tingkat provinsi, kota maupun
kabupaten. Berkaca pada tahun lalu, beberapa gubernur ternyata menaikkan Upah minimum di
wilayahnya, misalnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga menaikkan UMP 2021
menjadi Rp 1.798.979 atau naik sebesar 3,27 persen dari besaran UMP tahun sebelumnya
sebesar Rp 1.742.015.

Kemudian Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, meskipun tidak menaikkan UMP, namun UMK di
beberapa wilayah kabupaten dan kota ternyata naik. Misalnya UMK Kota Bekasi yang naik 4,21
persen menjadi Rp4,78 juta. Nilai ini naik dari upah tahun 2020 sebesar Rp4,58 juta. Padahal
pemerintah pusat sudah memberikan surat edaran tak ada kenaikan.

"Pemda atau Gubernur menetapkan sendiri tanpa mengacu pada regulasi menurut saya mohon
maaf, sangat memberatkan dan berdampak pada acuan pengupahan ekonomi nasional.
Seharusnya Pak Gubernur tetap. Kita sudah sepakat bersama, kita ada regulasi bahwa produk
regulasi itu berdasar tripartit, pemerintah, pengusaha dan pekerja," ujarnya.

Adi meminta Gubernur lebih arief dan bijaksana. Ia menyadari bahwa ada kalanya deal-deal
tertentu yang bisa menjadi boncengan ke arah politik, namun perlu ada komunikasi dengan
berbagai pihak.

"Ini harus melihat proporsionalitas secara menyeluruh," ungkapnya.

Pengusaha-Buruh Kembali Tak Akur Pengusaha menilai tuntutan kenaikan UMP 10% pada 2022
oleh buruh terlalu berlebihan karena tidak sesuai dengan regulasi perhitungan pemerintah.

"Karena covid - 19 ini ada ketidakpastian sehingga teman serikat pekerja tolong mengerti kondisi
sekarang jangan menuntut berlebihan karena mengganggu psikologi pengusaha," jelas Wakil
Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kadin, Sarman Simanjorang kepada
Menurut Sarman penetapan kenaikan UMP 2022 harus mengikuti formulasi yang berdasarkan
Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai turunan dari UU
Ciptakerja.

Lantas berapa angka yang diinginkan pengusaha? Sarman menjelaskan Untuk kenaikan UMP
2022 mendatang akan ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan perhitungan baru. Dengan
menambahkan variabel perhitungan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan hasil data BPS seperti
konsumsi rumah tangga.

334