Page 334 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 NOVEMBER 2021

Judul Jelang UMP 2022 Diketok, Pengusaha Wanti-Wanti Para Gubernur!
Nama Media cnbcindonesia.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.cnbcindonesia.com/news/20211029151622-4-
287577/jelang-ump-2022-diketok-pengusaha-wanti-wanti-para-
gubernur
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-10-29 15:34:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Umum Kadin bidang Ketenagakerjaan) Kita imbau kiranya
dalam penetapan upah minimum nanti mohon maaf untuk Bapak Gubernur tidak diintervensi
oleh pihak manapun, karena Gubernur yang menetapkan upah provinsi dan kabupaten kota dan
saya kira ini penting

negative - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Umum Kadin bidang Ketenagakerjaan) Pemda atau
Gubernur menetapkan sendiri tanpa mengacu pada regulasi menurut saya mohon maaf, sangat
memberatkan dan berdampak pada acuan pengupahan ekonomi nasional. Seharusnya Pak
Gubernur tetap. Kita sudah sepakat bersama, kita ada regulasi bahwa produk regulasi itu
berdasar tripartit, pemerintah, pengusaha dan pekerja

neutral - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Umum Kadin bidang Ketenagakerjaan) Ini harus melihat
proporsionalitas secara menyeluruh

negative - Sarman Simanjorang (Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan
Otonomi Daerah) Karena covid - 19 ini ada ketidakpastian sehingga teman serikat pekerja tolong
mengerti kondisi sekarang jangan menuntut berlebihan karena mengganggu psikologi
pengusaha

negative - Sarman Simanjorang (Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan
Otonomi Daerah) Data BPS harus valid yang bisa dipertanggungjawabkan, tidak ada kecurangan
data dan bisa menjadi tolak ukur. Apalagi ini tahun pertama formula ini diterapkan. Besarannya
saya tidak bisa meraba, karena semuanya tergantung dari data BPS

Ringkasan

Jelang Penetapan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 masih terus memanas antara buruh
dan pengusaha. Kalangan buruh meminta adanya kenaikan sebesar 10%, sementara di sisi
pengusaha lebih memilih menunggu adanya keputusan dari pemerintah pusat. Di sisi lain,

333