Page 367 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 NOVEMBER 2021

tahun depan. Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) RI Adi Mahfudz Wuhadji
menilai tuntutan tersebut tidak realistis. Pasalnya dalam ketentuan kenaikan upah minimum yang
baru, buruh tidak bisa meminta kenaikan dengan asumsi sendiri.

PENGUSAHA SOAL TUNTUTAN BURUH UPAH NAIK 10 PERSEN: TIDAK REALISTIS

Kalangan pengusaha merespons tuntutan serikat buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) yang meminta kenaikan upah minimum/UMK sebesar 7 persen-10 persen pada
tahun depan.

Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) RI Adi Mahfudz Wuhadji menilai tuntutan
tersebut tidak realistis. Pasalnya dalam ketentuan kenaikan upah minimum yang baru, buruh
tidak bisa meminta kenaikan dengan asumsi sendiri.
Ia mengatakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan,
yang merupakan aturan turunan UU Cipta Kerja, kenaikan upah harus berdasarkan inflasi atau
pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

"Tuntutan tersebut tidaklah realistis jika didasarkan atas survei pasar sendiri, kecuali yang
berdasarkan data dari lembaga statistik dalam hal ini BPS. Kenaikan tersebut harus didasarkan
atas Inflasi atau pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah," paparnya kepada CNNIndonesia.com,
Jumat (29/10).
Lebih lanjut, ia menyebut nilai upah minimum ditentukan sesuai kesejahteraan wilayah yang
diukur dari tingkat pengeluaran konsumsi masyarakat.

Dalam beleid baru, penentuan upah minimum juga harus bisa menjamin bahwa rumah tangga
pekerja bukan merupakan rumah tangga miskin dan juga seberapa besar orang yang yang
bekerja mampu menanggung biaya hidup rumah tangganya.

Adi menyebut upah minimum ditetapkan oleh pemda, dalam hal ini gubernur dengan syarat
tertentu. Syarat yang dimaksud adalah, upah minimum kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan
kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.

Kemudian, data pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi kabupaten/kota bersangkutan, paritas
daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah bersumber dari lembaga yang
berwenang di bidang statistik.

Untuk itu, ia meminta kalangan buruh untuk kembali pada acuan regulasi yang ada, yakni
Undang-Undang Nomer 11 tentang Cipta Kerja tahun 2020, berikut Peraturan Pemerintah Nomer
36 tentang Pengupahan tahun 2021.

"Tidak bisa, hal yang mana saat kondisi sekarang ini juga masih terjadi gelombang ekonomi yang
belum stabil dari akibat pandemi covid-19," tegasnya.
Sepaham, Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia
(HPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang meminta agar kalangan buruh tak menuntut secara
berlebihan. Pasalnya, kondisi ekonomi RI masih tertekan akibat pandemi covid-19.

Masih dirundung ketidakpastian, ia menyebut tak ada yang bisa memastikan ekonomi RI bakal
pulih di tahun depan. Ia mengaku keuntungan dunia usaha juga baru dirasakan akhir-akhir ini,
sehingga ia meminta buruh untuk bersikap realistis.

366