Page 368 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 NOVEMBER 2021

"Dalam situasi ekonomi kita yang seperti ini, yang baru merangkak, permintaan teman-teman
serikat buruh itu harus lebih realistis dalam meminta kenaikan UMK 2022," jelasnya.
Mengamini Adi, ia juga menyebut bahwa kenaikan UMK tidak dapat diajukan berdasarkan asumsi
sepihak, namun harus mengikuti aturan yang berlaku.

Ia berpendapat dengan perhitungan baru, kenaikan upah minimum bakal secara otomatis naik
bila ekonomi daerah atau nasional menggeliat. Karena itu, ia menyarankan buruh untuk fokus
meningkatkan produktivitas dan skillnya.

Sarman juga meminta kalangan buruh untuk tidak turun ke jalan melakukan demonstrasi. Ia
berharap kalangan buruh bisa ikut menjaga kondusifitas iklim berusaha di RI yang pada akhirnya
bakal berkontribusi dalam menekan angka pengangguran bila kian banyak investor yang mau
masuk RI.

"Angka pengangguran kita juga cukup tinggi ya jadi ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah
tapi juga semua, termasuk serikat kerja gimana lapangan kerja bisa tersedia," ujarnya.

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pemerintah menaikkan upah
minimum (UMK) 2022 naik sebesar 7 hingga 10 persen.

"Kenaikan UMK 2022 antara 7-10 persen sesuai dengan hasil survei kebutuhan hidup layak yang
dilakukan KSPI. Dengan kata lain, kenaikan upah ini menjadi penting untuk menjaga daya beli
agar buruh bisa memenuhi kebutuhannya secara layak," tegas Presiden KSPI Said Iqbal lewat
rilis, Selasa (26/10).

KSPI juga mendesak agar Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tetap diberlakukan,
baik UMSK 2021 maupun 2022. Mereka juga mendesak agar omnibus law UU Cipta Kerja
dibatalkan.
"Dalam waktu dekat, Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan uji formil UU Cipta
Kerja yang salah satunya diajukan oleh KSPI. Kami meminta agar Hakim MK membatalkan UU
yang ditolak oleh kaum buruh tersebut," jelasnya.

Tuntutan terakhir, meminta Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tanpa omnibus law.

367