Page 371 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 NOVEMBER 2021
P. 371
Judul Kemnaker Pastikan Pemerintah Berperan dalam Perlindungan PMI
Nama Media jpnn.com
Newstrend Perlindungan PMI
Halaman/URL https://www.jpnn.com/news/kemnaker-pastikan-pemerintah-berperan-
dalam-perlindungan-pmi
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-10-29 12:17:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Di sinilah peran pentingnya untuk memastikan
pekerja migran mendapatkan perlindungan sejak berangkat hingga kembali ke kampung
halaman
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Hal ini penting agar terhindar dari risiko-risiko
yang dapat berujung pada tindak pidana perdagangan orang (TPPO)
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pemerintah juga membahas tantangan dan
solusi terkait pelayanan dan perlindungan pekerja migran
neutral - Suhartono (Direktur Jenderal Binapenta & PKK Kemnaker) Sejatinya Satgas tersebut
telah terbentuk sejak tahun 2012, dengan nama Satuan Tugas Pencegahan TKI Non Prosedural
yang berada di tingkat pusat dan 14 wilayah debarkasi/embarkasi
neutral - Suhartono (Direktur Jenderal Binapenta & PKK Kemnaker) Tujuannya untuk perluasan
cakupan tugas dan fungsi sesuai undang-undang yang berlaku
RingkasanKementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkomitmen untuk terus memberikan
perlindungan terhadap seluruh pekerja migran Indonesia (PMI). Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah menyatakan perlundungan tidak hanya pada saat para pekerja migran
berada di negara-negara penempatan, namun ketika seorang warga negara telah memutuskan
untuk menjadi calon PMI.
KEMNAKER PASTIKAN PEMERINTAH BERPERAN DALAM PERLINDUNGAN PMI
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkomitmen untuk terus memberikan perlindungan
terhadap seluruh pekerja migran Indonesia (PMI). Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah menyatakan perlundungan tidak hanya pada saat para pekerja migran berada di
negara-negara penempatan. Namun ketika seorang warga negara telah memutuskan untuk
370
