Page 374 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 NOVEMBER 2021
P. 374

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, krisis kelangkaan
              pekerja yang terjadi di negara-negara maju itu, dapat membawa peluang baru bagi angkatan
              kerja Indonesia.

              "Beberapa  waktu  lalu  salah  satu  negara  bagian  di  AS  mengontak  kita  untuk  menjajaki
              kemungkinan  menerima  PMI  (pekerja  migran  Indonesia),  terutama  di  sektor  kesehatan,
              manufaktur, dan agrikultur," kata Anwar, Jumat (29/10/2021).

              Ia mengatakan, permintaan terhadap pekerja migran Indonesia saat ini sangat besar, sekitar
              30.000 orang untuk satu negara bagian. Pemerintah masih menjajaki peluang kerja sama itu.
              Peluang itu diharapkan dapat memperluas pasar kerja bagi angkatan kerja dalam negeri yang
              berjumlah  sangat  banyak.  Anwar  menambahkan,  secara  pararel  pemerintah  juga  terus
              melakukan berbagai upaya secara intens terkait pelindungan PMI, antara lain melalui penguatan
              peran Satgas Pelindungan PMI.

              Direktur  Jenderal  Binapenta  dan  PKK  Kemnaker,  Suhartono,  mengatakan,  Kemnaker  telah
              menerbitkan SOP (standar operasional prosedur) Penyelenggaraan Layanan dan Pelindungan
              PMI pada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan Lembaga Pelatihan
              Kerja Luar Negeri (LPK-LN) atau Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) pada masa adaptasi
              kebiasaan baru, untuk semakin mematangkan persiapan itu.

              Ditegaskan, pihaknya sangat serius memantau penerapan protokol kesehatan terhadap P3MI
              dan  LPK-LN.  Bukan  hanya  pada  sarananya,  namun  juga  calon  PMI  yang  akan  berangkat  ke
              negara-negara penempatan. Indonesia satu-satunya negara pengirim tenaga kerja yang telah
              memiliki SOP Penyelenggaraan Pelayanan dan Pelindungan PMI pada BLKLN/LPKLN dan Kantor
              P3MI.  Hal  ini  menunjukkan  keseriusan  Pemerintah  Indonesia  dalam  rangka  meyakinkan
              pemerintah  negara  tujuan  penempatan  bahwa  kita  melindungi  PMI,  namun  juga  melindungi
              warga negara mereka.

              "Kami akan terus memantau dan menindak secara tegas, apabila ada P3MI/BLKLN/LPK-LN yang
              tidak mematuhi protokol kesehatan yang berlaku," tegas Suhartono.
              Berdasarkan  Kepdirjen  Nomor  3/2748/PK.02.02/VIII/2021,  sudah  terdapat  56  negara
              penempatan  yang  membuka  pintu  bagi  PMI.  Hanya  saja,  sebagian  besar  negara  itu  bukan
              menjadi pilihan favorit bagi PMI.































                                                           373
   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379