Page 372 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 NOVEMBER 2021
P. 372
menjadi calon PMI. Menurut dia negara sudah harus hadir, dengan memastikan seluruh proses
harus dilakukan sesuai prosedural yang berlaku hingga mereka pulang ke kampung halaman.
"Di sinilah peran pentingnya untuk memastikan pekerja migran mendapatkan perlindungan sejak
berangkat hingga kembali ke kampung halaman," ujar Menaker Ida Fauziyah, di Jakarta, Jumat
(29/10).
Hal itu sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Pelindungan PMI, peran pelindungan PMI diserahkan kepada pemerintah baik pusat maupun
daerah dimulai dari sebelum, selama, dan setelah bekerja. Ida Fauziyah menyadari minat
masyarakat untuk bisa bekerja di luar negeri sangat tinggi. Oleh karena itu harus dibarengi
dengan informasi dan tata cara yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.
"Hal ini penting agar terhindar dari risiko-risiko yang dapat berujung pada tindak pidana
perdagangan orang (TPPO)," kata dia.
Secara konkret, perlindungan tersebut menjadi tupoksi dari Satgas Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia (PMMI). Ida Menegasakan lewat Satgas ini tentunya diharapkan dapat dilakukan
pencegahan pengiriman dan penempatan PMI non-prosedural.
"Pemerintah juga membahas tantangan dan solusi terkait pelayanan dan perlindungan pekerja
migran," ucap Ida.
Terbaru, lanjut dia, salah satu perlindungan yang dilakukan oleh Satgas PPMI adalah
memfasilitasi pendampingan pemulangan salah satu pekerja migran asal Palu dari Riyadh, Arab
Saudi, awal Oktober lalu. Di sisi lain, Direktur Jenderal Binapenta & PKK Kemnaker Suhartono
menjelaskan keberadaan Satgas PPMI merupakan amanat dari Undang-Undang 18 Tahun 2017.
"Sejatinya Satgas tersebut telah terbentuk sejak tahun 2012, dengan nama Satuan Tugas
Pencegahan TKI Non Prosedural yang berada di tingkat pusat dan 14 wilayah
debarkasi/embarkasi," beber dia. Pada perjalannya, kata Suhartono lagi, pada 2020 berubah
nama menjadi Satgas PPMI.
"Tujuannya untuk perluasan cakupan tugas dan fungsi sesuai undang-undang yang berlaku,"
tegas Suhartono. (mcr10/jpnn)
371
