Page 398 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 NOVEMBER 2021
P. 398

Judul               PKS: Pemerintah Harus Perhatikan Tuntutan Buruh, Jangan Hanya
                                    Kalangan Pengusaha
                Nama Media          kompas.tv
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.kompas.tv/article/226545/pks-pemerintah-harus-
                                    perhatikan-tuntutan-buruh-jangan-hanya-kalangan-pengusaha
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-10-29 10:11:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani mengatakan, pemerintah harus memperhatikan
              tuntutan para buruh yang meminta adanya kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan
              Upah Minimum Provinsi (UMP) pada 2022. Menurut dia, di tengah pandemi Covid-19 ini, aspek
              Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk rakyat Indonesia harus benar-benar diperhatikan.


              PKS: PEMERINTAH HARUS PERHATIKAN TUNTUTAN BURUH, JANGAN HANYA
              KALANGAN PENGUSAHA

              Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani mengatakan, pemerintah harus memperhatikan
              tuntutan para buruh yang meminta adanya kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan
              Upah Minimum Provinsi (UMP) pada 2022.

              Menurut dia, di tengah pandemi Covid-19 ini, aspek Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk rakyat
              Indonesia harus benar-benar diperhatikan.

              “Jangan  sampai  yang  menjadi  pertimbangan  pemerintah  hanya  masukan  dari  kalangan
              pengusaha. Hal itu sangat tidak fair,” kata Netty seperti dikutip dari laman dpr.go.id, Jumat
              (28/10/2021).

              Meskipun regulasi penentuan upah minimum sudah diubah dengan menggunakan PP 36 Tahun
              2021 yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja, dirinya ingin pemerintah menemukan jalan
              tengah dari persoalan tersebut.

              Anggota  Komisi  IX  DPR  RI  ini  menyebut  seluruh  pihak  harus  didengarkan  pendapatnya  dan
              pemerintah  sebagai  pembuat  kebijakan  harus  bisa  menelurkan  solusi  yang  terbaik  untuk
              perusahaan dan para buruh.
              "Adanya  jalan  tengah ini  akan  menjadi  krusial  agar  roda  ekonomi  Indonesia  tetap  berputar,
              mengingat daya beli masyarakat dipengaruhi oleh kenaikan upah," ujarnya.


                                                           397
   393   394   395   396   397   398   399   400   401   402   403