Page 397 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 NOVEMBER 2021
P. 397
Dalam aksinya itu, ratusan massa buruh tersebut berkumpul di depan Kantor Bupati Tangerang
sejak pukul 12.00 WIB, Kamis. Untuk menyampaikan beberapa tuntutannya tentang kenaikan
Upah Minimum Provinsi (UMP).
Diketahui, kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), diberlakukannya UMSK dan
dihapuskannya Undang-Undang Omnibus Law.
Koordinator Aksi, Edi Jayadi mengatakan terdapat 4 tuntutan dalam aksi kali ini. Dimana selain
kenaikan upah, pihaknya juga menolak aturan Omnibus Law.
“Tuntutan kami itu meminta agar UMK naik menjadi 13,50 persen, lalu UMP Banten di tahun
2022 naik menjadi 8,9 persen, lalu berlakukan kembali upah sektoral dan tolak omnibus law,”
katanya.
Ketua KSPSI DPC Kabupaten Tangerang, Rustam Efendy berharap, dengan adanya aksi demo
buruh ini agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang dapat merekomendasikan
tuntutannya ke Pemerintah Provinsi (Pemprov Banten agar upah di daerah itu pada tahun 2022
diberikan kenaikan.
“Kami hari ini datang ke Kantor Bupati Tangerang untuk meminta agar menyampaikan atau
merekomendasikan kenaikan UMP dan UMK tahun 2022. Apabila hari ini kita tidak mendapat
respon yang positif maka kita akan lakukan aksi yang lebih besar lagi,” ujar Rustam.
Para demonstran dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Serikat Pekerja
Nasional (SPN), Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), Federasi Serikat Pekerja Metal
Indonesia (FSPMI), SBJB, GASPERINDO, SBSI, SPTP Tuntek, Tumung dan IKA Pemi.
Pada aksi tersebut tampak aparat TNI/Polri dari daerah setempat mengawal dan mengamankan
kegiatan dengan menutup jalan kawasan Puspemkab Tangerang. (red)
396
