Page 394 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 NOVEMBER 2021

Indonesia dalam melindungi dan memberdayakan para pekerja migran. "Hal ini juga sebagai
tindak lanjut arahan Presiden terkait pentingnya isu perlindungan dan pemberdayaan para
pekerja migran yang merupakan salah satu fokus utama pemerintah Indonesia, ujarnya melalui
Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Selasa, 26 Oktober 2021.

Forum Menteri Negara Anggota ADD yang merupakan pertemuan reguler dua tahun sekali, pada
tahun ini digelar oleh Persatuan Emirat Arab (PEA) sebagai Ketua ADD dan digelar secara hibrida.
Dalam sesi pembukaan di ADD kVI pada 26 Oktober 2021, di bawah Keketuaan Persatuan Emirat
Arab ini, Ida mengusulkan empat hal yang perlu disepakati antara negara pengirim dengan
negara penerima dalam rangka mencapai migrasi yang aman dan adil.

Pertama, mendorong peningkatan kondisi kerja bagi pekerja migran perempuan. Kedua, berbagi
informasi pasar kerja dan mendorong pengakuan keterampilan. Ketiga, mendorong pemanfaatan
teknologi dalam tata kelola penempatan dan migrasi tenaga kerja migran yang cepat,
transparan, akuntabel, dan aman. Keempat, mendorong pengembangan manajemen
internasional terkait migrasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari negara asal,
negara transit, dan negara tujuan.
Perlindungan Pekerja

"Pada pertemuan adopsi Joint Ministerial Declaration yang dilaksanakan tanggal 27 Oktober
2021, Pemerintah Indonesia mendorong komitmen para anggota forum Abu Dhabi Dialogue
untuk menyepakati pentingnya pelindungan pekerja migran yang menjadi kepentingan bersama
dalam mewujudkan migrasi yang adil, tertib, dan aman, serta meningkatkan kesejahteraan bagi
pekerja migran dan keluarganya, "Ida menuturkan.

Forum Konsultasi Menteri ADD VI dihadiri oleh Para Menteri beserta delegasi dari negara anggota
ADD dan peninjau dari unsur pemerintah/badan yang berafiliasi dengan pemerintah. ADD VI
dihadiri pula oleh serikat antarnegara/badan antarpemerintah, pemerintah lokal, organisasi non-
pemerintah, organisasi internasional, federasi pengusaha nasional dan internasional, dan
organisasi sektor swasta.
Pertemuan ADD VI akhirnya sepakat mengadopsi empat komitmen bersama. Kesepakatan
tersebut tertuang dalam Joint Ministerial Declaration UMD) pada Rabu, 27 Oktober 2021.

Empat komitmen bersama itu, pertama, mengenai antisipasi lanskap perubahan pekerjaan
menghadapi perubahan dunia kerja, khususnya bagi pekerja migran perempuan. Kedua,
mengenai keterampilan pekerja migran dan sharing data pekerja migran di antara negara
anggota (sending and receiving countries). Ketiga, pemanfaatan teknologi menuju pekerja
migran yang adil, tertib, dan aman. Keempat, mengenai kontribusi ADD dalam Global
Consultations on Migration.

Lima Rekomendasi Ida Fauziyah mengungkapkan, ADD VI juga telah menelurkan lima
rekomendasi. Pertama, memberikan dan meningkatkan kses keadilan bagi pekerja migran.
Kedua, memfasilitasi dan meningkatkan mobilitas keterampilan antara negara-negara asal dan
negara-negara tujuan dalam menanggapi perubahan lanskap pekerjaan. Ketiga, mengatasi
tantangan Covid-19. Keempat, pengintegrasian gender ke dalam kebijakan promosi pekerjaan.
Kelima, membina kerja sama internasional intraregional, dan antar regional.

ADD VI tahunini digelar oleh Persatuan Arab Emirat (United Arab Emirates) sebagai Ketua. Dua
tahun lalu, ADD V diselenggarakan di Colombo, Sri Lanka, dan dua tahun ke depan, akan digelar
di Pakistan yang menjadi Ketua ADD VII.

Pertemuan ADD digelar sebagai forum dialog antara negara pengirimdan penerima pekerja
migran untuk mengantisipasi berbagai persoalan menyangkut pekerja migran. Dengan dialog

393