Page 113 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JULI 2020
P. 113
Bhima menyebut protokol kesehatan harus benar-benar diterapkan dan perusahaan memilah
karyawan usia berapa yang diperkenankan bekerja di kantor juga di rumah.
Sementara itu, pakar epidemiologi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Bayu Satria menyebut
protokol kesehatan tidak bisa ditegakkan jika tidak ada aturan dan sanksi tegas.
Misalnya di DKI Jakarta, ada aturan yang menyediakan sanksi bagi pelanggar PSBB. Untuk
pelaku usaha, denda yang dikenakan antara Rp 100.000-Rp 50 juta.
Dan hingga akhir Juni lalu, Pemprof DKI berhasil mengumpulkan denda sejumlah Rp 370,46
juta dari pelanggaran-pelanggaran PSBB.
Menyikapi temuan ini, Kementerian Ketenagakerjaan RI ( Kemnaker ) meminta setiap
perusahaan untuk menyiapkan petugas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di tiap kantor.
Hal ini sebagaimana disampaikan Menaker, Ida Fauziyah melalui keterangan resmi yang diterima
Kompas.com, Rabu (29/7/2020) sore.
"Kita minta ada petugas K3 Covid-19 di setiap perusahaan dan perkantoran yang bertugas
secara khusus untuk mencegah dan mengantisipasi penyebaran Covid-19 di tempat kerja," kata
Ida di Karawang, Jawa Barat.
Ida juga mengingatkan agar segala protokol kesehatan yang diberlakukan ditaati dengan penuh
kesadaran dan menjadi budaya hidup yang baru, bukan asal dijalani hanya karena terpaksa atau
menghindari sanksi.
"Jangan bawa masker karena takut dihukum denda. Harus jadi addict , bawa masker harus
dijadikan sebuah ketagihan. Mari menyayangi diri sendiri dan menyayangi orang lain dengan
menjaga diri agar penyebaran Covid-19 tak terjadi," ujar Ida.
Selain membentuk K3, Menaker juga mendorong perusahaan untuk menerapkan Gerakan
Pekerja Sehat yang bertujuan membantu para pekerja beradaptasi dengan kebiasaan baru.
"Melalui Gerakan Pekerja Sehat, diharapkan pekerja/buruh selamat, sehat, dan produktif, serta
perusahaan dapat tetap mempertahankan produktivitas dan adaptif dengan kondisi kebiasaan
yang baru," ungkapnya.
Menurutnya, Gerakan Pekerja Sehat merupakan implementasi atau perluasan dari Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di area tempat kerja.
Gerakan ini fokus pada beberapa hal, seperti melakukan deteksi dini penyakit pada pekerja,
menjadikan tempat kerja tanpa asap rokok, mengadendakan aktivitas fisik, menyediakan ruang
menyusui, dan sebagainya.
"Namun Gerakan Pekerja Sehat jangan dijadikan beban dan dianggap sebuah kewajiban. Tetapi
harus dijadikan budaya dan kebutuhan hidup sehat. Yang bisa menyelamatkan kita adalah
kemauan untuk hidup sehat. Yang penting datang dari kita, mau sehat, butuh sehat, Insya Allah
Covid-19 jauh dari kita," seru dia.
Dengan melakukan semua itu, diharapkan klaster Covid-19 di area perkantoran tidak terjadi lagi
di kemudian hari dan semua bisa tetap selamat, sehat, juga produktif sembari adaptif dengan
kondisi.
Disinggung mengenai saran epidemiolog mengenai penutupan kantor dan sekolah, Kepala Seksi
Pemberitaan Humas Kemnaker, Dicky Risyana menyebut, hal itu disesuaikan seusai dengan
kebutuhan.
112
