Page 118 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JULI 2020
P. 118
Andri mengaku tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak mengenai kebijakan
pembatasan karyawan ini. Hal tersebut perlu dibicarakan dengan pihak-pihak lainnya.
"Karena masalah ini tidak hanya masalah Disnaker. tetapi juga SKPD yang lain, beri informasi,
masukan, evaluasi. Itu yang jadi dasar penentuan langkah ke depan seperti apa," tuturnya.
Sebelumnya, anggota Tim Pakar Satuan Tugas Covid-19 Dewi Nur Aisyah merekomendasikan
agar perusahaan atau perkantoran lebih baik menerapkan sistem kerja dari rumah atau work
from home (WFH) untuk mencegah penularan Covid-19. Selain itu, Dewi juga
merekomendasikan agar kapasitas kantor hanya 25 persen. Ini agar karyawan benar-benar bisa
menjaga jarak aman selama bekerja.
"Kalau harus masuk (kantor) kapasitasnya jangan lebih dari 50 persen, kalau bisa 25 persen
lebih bagus, supaya bisa jaga jarak dengan baik, kepadatan di kantor bisa dikurangi," jelas Dewi
di kantor BNPB.
Saran serupa juga dikemukakan oleh Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono. Menurut dia,
hal tersebut perlu dilakukan agar memperlambat penyebaran virus corona di wilayah Jakarta.
Mujiyono menerangkan sejauh ini penerapan kerja di kantor dengan protokol kesehatan belum
sepenuhnya efektif. Bisa jadi masih banyak pegawai yang mengabaikan protokol kesehatan
sehingga penyebaran menjadi masif.
"Jadi ya kita lebih baik di rumah saja dulu semua. Atau sekurang-kurangnya kalaupun harus ke
kantor ya 30 persen lah (pegawai). Kalau 50 persen masih terlalu besar angkanya," jelas dia.
Berdasarkan data Tim Satuan Tugas Covid-19, hingga Selasa (28/7) di Jakarta ada 90 kantor
yang menjadi klaster penyebaran virus corona. Dari 90 klaster tersebut, diketahui 459 orang
positif virus corona. Klaster tersebut di antaranya berasal dari klaster kementerian sebanyak 20
klaster dengan 139 kasus, klaster badan atau lembaga 10 klaster dengan 25 kasus, kantor di
lingkungan Pemprov DKI sebanyak 34 klaster dengan 141 kasus. Kemudian, 1 klaster kepolisian
dengan 4 kasus. 8 klaster BUMN dengan 35 kasus, dan 14 klaster perusahaan swasta dengan
92 kasus. (ain/ain).
117
