Page 114 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JULI 2020
P. 114
"(WFH atau tidak) Disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan kebijakan pemda serta
satgas Covid-19," kata Dicky saat dihubungi Rabu (29/7/2020).
Dicky melanjutkan, di daerah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diatur
sektor apa saja yang boleh beraktivitas normal, dan ada yang tidak.
Oleh karena itu, ia benar-benar berharap aturan PSBB ditaati oleh semua pihak.
"Berkaitan dengan hal ini, bagi perusahaan/kantor yang bidang usahanya termasuk yang
dikeculikan (boleh beraktivitas normal), maka perusahaan/kantor tersebut harus
memberlakukan protokol kesehatan yang telah ditentukan," sebutnya.
"Bagi sektor atau kegiatan usaha yang tidak termasuk dikecualikan sehingga harus
melaksanakan WFH, saya mengimbau agar benar-benar mematuhi kebijakan yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah," lanjutnya.
Adapun terkait dengan sanksi bagi perusahaan yang melanggar ketetapan-ketetapan tersebut,
Dicky menyebut semua itu telah diatur dalam peraturan kepala daerah masing-masing wilayah
yang merujuk peraturan perundang-undangan.
"Ini untuk kepentingan dan kebaikan bersama guna mencegah penyebaran covid-19 dan
dampaknya yang semakin banyak," ucap Dicky.
Adapun terkait aktivitas kerja di perusahaan atau perkantoran, Kemnaker sudah mengeluarkan
Surat Edaran Nomor M/7/AS.02.02/V/2020 yang ditandatangani Menaker pada 20 Mei 2020.
Dalam SE tersebut, perusahaan diminta untuk menyusun perencanaan keberlangsungan usaha
dalam menghadapi pandemi Covid-19.
Selain itu, perusahaan juga diminta untuk menerapkkan protokol pencegahan penularan Covid-
19 di tempat kerja.
113
