Page 119 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JULI 2020
P. 119
Judul Pemprov DKI Tidak Bisa Awasi Protokol Kesehatan Covid-19 di Kantor
Pemerintahan
Nama okezone.com
Media
Newstrend Protokol Kesehatan di Perkantoran
Halaman/URL https://megapolitan.okezone.com/read/2020/07/29/338/2254127/pemprov-
dki-tidak-bisa-awasi-protokol-kesehatan-covid-19-di-kantor-pemerintahan
Jurnalis Bima Setiyadi,
Tanggal 2020-07-29 19:12:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PPK & K3
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta)
Kami akan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait kluster
di instansi pemerintahan
positive - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta)
Pada prinsipnya semua kantor menyediakan protokol kesehatan Covid-19. Namun banyak yang
lalai menjalankannya. Ini pentingnya kesadaran bersama menjalankan disiplin terhadap protokol
kesehatan Covid-19 untuk meminimalisir penyebaran
Ringkasan
Pemprov DKI Jakarta tidak bisa mengawasi protokol kesehatan instansi pemerintahan atau
kantor kementerian. Pengawasan hanya dilakukan pada sektor perkantoran swasta.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Andry Yansyah mengatakan,
pengawasan protokol kesehatan Covid-19 yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja hanya pada sektor
perusahaan swasta. Dia mengakui banyak instansi pemerintahan seperti kantor kementrian dan
kepolisian yang menjadi kluster penyebaran Covid-19.
PEMPROV DKI TIDAK BISA AWASI PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 DI KANTOR
PEMERINTAHAN
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta tidak bisa mengawasi protokol kesehatan instansi
pemerintahan atau kantor kementerian. Pengawasan hanya dilakukan pada sektor perkantoran
swasta.
118
