Page 177 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JULI 2020
P. 177
Menurutnya, aksi tolak Omnibus Law dan stop phk ini akan terus terusan dilakukan setiap
minggu di depan gedung DPR RI dan Kantor Menko Perekonomoian, sampai Panja Baleg
menghentikan pembahasan omnibus law.
Selain aksi tiap pekan terus menerus di dpr ri dan kemenko perekonomian di Jakarta, KSPI juga
akan melakukan aksi di 20 provinsi secara bergelombang secara terus-menerus untuk
menyuarakan isu yang sama.
Selain itu, lanjut Said Iqbal, aksi besar-besaran KSPI bersama elemen serikat buruh yang lain
secara Nasional akan dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2020 di DPR RI bersamaan dengan
pembukaan sidang Paripurna.
Jumlah massa aksi pada 14 agustus yang akan hadir adalah puluhan ribu orang, dari jabar
Banten Dki serta tidak menutup kemungkinan akan diikuti buruh dari daerah jawa sumatera
lainnya.
"Aksi 14 Agustus nanti juga akan dilakukan serempak di 20 provinsi dan 200 kab/kota, dengan
tuntutan tolak omnibus law dan stop PHK massal dampak covid-19.
Apabila DPR dan pemerintah tetap melanjutkan pembahasan omnibus law yang tidak berpihak
pada buruh dan rakyat kecil ini, bisa dipastikan gelombang massa aksi akan semakin membesar
dan terus-menerus.
Said Iqbal menyebutkan, permasalahan mendasar dari omnibus law yang merugikan buruh dan
rakyat kecil adalah menghapus upah minimum yaitu UMK dan UMSK serta memberlakukan upah
perjam dibawah upah minimum, mengurangi nilai pesangon dengan menghilangkan uang
penggantian hak dan mengurangi uang penghargaan masa kerja, penggunaan buruh outsorcing
dan buruh kontrak seumur hidup untuk semua jenis pekerjaan, waktu kerja yang eksploitatip
dan menghapus beberapa jenis hak cuti buruh serta menghapus hak upah saat cuti,
mempermudah masuknyaTKA buruh kasar di Indonesia tanpa izin tertulis menteri, mereduksi
jaminan kesehatan dan pensiun buruh dg sistem outsourcing seumur hidup, mudahnya PHK
sewenang wenang tanpa izin pengadilan perburuhan, menghapus beberapa hak perlindungan
bagi pekerja perempuan, dan hilangnya beberapa sanksi pidana untuk pengusaha ketika tidak
membayar upah minimum dan hak buruh lainnya..
176
