Page 42 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JULI 2020
P. 42
PEGAWAI TERBATAS, PEMPROV DKI TAK MAMPU AWASI SEMUA KANTOR
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Kadisnakertrans) DKI Jakarta Andri
Yansyah mengatakan, pihaknya telah mengawasi sejumlah perkantoran di Jakarta secara
random.
Dari hasil sidak, katanya, masih banyak perkantoran yang tak menjalankan protokol Covid-19,
bahkan cenderung mencuri kesempatan untuk melanggar aturan yang telah diterapkan.
"Kami tidak mungkin melakukan pengawasan seluruh perusahaan di Jakarta, petugas kami kan
terbatas, hanya 58 orang, jadi kami butuh kerja sama dari gugus tugas internal perusahaan
perkantoran," ujar Andri. di Jakarta. Rabu (29/7).
Andri meminta perkantoran di Jakarta tidak menutupi informasi karyawannya yang terpapar
Covid-19. Hal itu penting untuk mencegah penularan Covid-19 makin meluas ke banyak tempat.
"Kami tidak mungkin melakukan pengawasan seluruh perusahaan di Jakarta, petugas kami kan
terbatas, hanya 58 orang, jadi kami butuh kerja sama dari gugus tugas internal perusahaan
perkantoran," kata Andri.
Andri menjelaskan, perusahaan perkantoran di Jakarta tidak perlu takut dan khawatir dengan
sanksi yang akan diberikan saat ditemukan kasus positif.
Disnakertrans DKI hanya akan menutup sementara operasi perusahaan tersebut selama tiga
hari untuk disterilisasi.
"Mungkin di pihak perusahaan masih kurang mengerti atau mereka ketakutan bahwa penutupan
sementara yang dilakukan itu adalah 14 hari, padahal saat ini tidak, kita hanya tutup tiga hari.
Ya memang begitu dalam ketentuan peraturannya," katanya.
Andri menuturkan, di seluruh perkantoran perusahaan di Jakarta, yang tercatat sebagai wajib
lapor yaitu sebanyak 78.993 memiliki gugus tugas internal Covid-19. Karena itu, dia berharap
agar gugus tugas internal itu dapat bekerja sama, yaitu dalam menerapkan protokol Covid-19
terhadap karyawannya, dan juga melaporkan atau membuka informasi data karyawan yang
terpapar Covid-19.
"Penyakit ini bukan aib atau memalukan, adanya informasi yang valid, jujur kita sama-sama
menanggulangi penyakit itu gitulah," ujar Andri.
Mendorong
Dikatakan, Pemprov DKI Jakarta mendorong pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja di
perkantoran untuk meningkatkan pengawasan internal dalam penerapan protokol kesehatan
guna mencegah penularan Covid-19 di perkantoran. Pengawasan internal dinilai lebih efektif
untuk mengendalikan Covid-19 di perkantoran.
"Jadi, kita minta kerja samanya untuk perkantoran agar segera mengefektifkan gugus tugas
internal untuk bisa melakukan pengawasan secara ketat terhadap protokol kesehatan. Kalau
tidak, akan sulit mencegah penularan Covid-19 di perkantoran." ujarnya.
Keberadaan Gugus Tugas internal ini sudah diamanatkan oleh Peraturan Gubernur DKI Nomor
51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Masa Transisi Menuju
Masyarakat
Sehat. Aman dan Produktif. Dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a Pergub 51 tersebut dinyatakan
bahwa pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja yang menyelenggarakan aktivitas
wajib membentuk tim penanganan Covid-19 di tempat kerja.
41
