Page 97 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JULI 2020
P. 97
"Apabila DPR dan pemerintah tetap melanjutkan pembahasan omnibus law yang tidak berpihak
pada buruh dan rakyat kecil ini, bisa dipastikan gelombang massa aksi akan semakin membesar
dan terus-menerus," kata Said Iqbal.
Dalam aksinya, Said Iqbal menuturkan, pihaknya melayangkan dua tuntutan, yakni menolak
Omnibus Law dan yang, stop PHK massal terhadap buruh akibat dampak Covid-19.
Iqbal menilai, Omnibus Law jika disahkan berpotensi merugikan buruh dan rakyat kecil. Sebab
di dalamnya, Omnibus menghapus sejumlah aturan terkait upah bagi buruh, seperti
penghapusan upah minimum dan menggantinya dengan upah upah per jam.
Aturan baru itu, kata dia, mengurangi nilai pesangon dengan menghilangkan uang penggantian
hak dan mengurangi uang penghargaan masa kerja. Selain itu, Omnibus katanya juga
menerapkan outsorcing dan sistem kontrak seumur hidup untuk semua jenis pekerjaan buruh,
dan sejumlah persoalan lain.
Hari ini, massa KSPI juga telah menggelar aksi di depan gedung MPR/DPR dan Kemenko
Perekonomian, Jakarta Pusat.
(thr/kid).
96
