Page 98 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JULI 2020
P. 98
Judul Pemprov DKI Kesulitan Awasi Protokol Kesehatan di Perkantoran
Nama Media okezone.com
Newstrend Protokol Kesehatan di Perkantoran
Halaman/UR https://megapolitan.okezone.com/read/2020/07/29/338/2254183/pempr
L ov-dki-kesulitan-awasi-protokol-kesehatan-di-perkantoran
Jurnalis Bima Setiyadi,
Tanggal 2020-07-29 20:42:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PPK & K3
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta)
Kami perlu kerjasama dengan seluruh masyarakat. Khususnya pengelola perusahaan. Mari
saling terbuka dan ikuti protokol kesehatan Covid-19. Virus ini nyata dan harus dilawan bersama
neutral - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta) Kami
terus melakukan pemeriksaan dari laporan yang ada. Kami masih evaluasi aturan protokol
kesehatan Covid-19 di perkantoran. Termasuk evaluasi penyebab terjadinya klaster di
perkantoran
Ringkasan
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta mengaku kesulitan mengawasi
penerapan protokol kesehatan Covid-19 di seluruh perkantoran di Ibu Kota. Karena itu,
perusahaan diminta untuk bekerjasama melawan Covid-19 secara terbuka.
PEMPROV DKI KESULITAN AWASI PROTOKOL KESEHATAN DI PERKANTORAN
JAKARTA - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta mengaku kesulitan
mengawasi penerapan protokol kesehatan Covid-19 di seluruh perkantoran di Ibu Kota. Karena
itu, perusahaan diminta untuk bekerjasama melawan Covid-19 secara terbuka.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan,
perusahaan atau perkantoran di Jakarta yang wajib lapor itu ada sekitar 78.946. Sedangkan
jumlah petugas pengawas hanya sekitar 58. Bahkan jika seluruh karyawan Dinas Tenaga Kerja
dikerahkan itu hanya sekitar 532.
Menurut Andri, jumlah tersebut sangat sulit untuk mengawasi perusahaan yang jumlahnya
mencapai puluhan ribu tersebut. Untuk itu, dalam poin pertama surat Keputusan (SK) Dinas
Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Nomor 1477 Tahun 2020 tentang protokol
97
