Page 102 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 SEPTEMBER 2020

yang sama juga berlaku bagi perusahaan yang belum menyampaikan informasi kepada karyawan
mereka yang masuk kriteria penerima subsidi.
Direktur Utama BP Jamsostek Agus Susanto menyatakan lembaganya telah menerima 14,5 juta
rekening calon penerima bantuan subsidi upah dari sejumlah perusahaan hingga pukul 06.00
WIB kemarin. Pada tahap pertama, data tersebut diperiksa oleh bank untuk memastikan
rekening valid dan aktif. Hasilnya, terdapat 19 ribu rekening yang dinyatakan tidak valid.
"Rekening yang tidak valid ini kami kembalikan lagi ke perusahaan untuk diperbaiki," ujarnya,
kemarin.

BP Jamsostek juga mengembalikan 779 ribu data calon penerima subsidi kepada perusahaan
lantaran tak lolos validasi nomor rekening dan ketunggalan nomor induk kependudukan (NIK).
Dalam beberapa kasus ditemukan nama dalam NIK dan rekening calon penerima tidak sesuai.
Data ini juga dikembalikan kepada perusahaan untuk diperbaiki.

Agus menuturkan data yang dikonfirmasi ulang oleh perusahaan akan diseleksi kembali dari
awal. Mereka harus melalui validasi bank, disesuaikan dengan kriteria penerima subsidi, serta
dicek kembali nomor rekening dan ketunggalan datanya. Setelah lolos, data tersebut akan
diserahkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk diverifikasi ulang. Calon penerima yang
lolos verifikasi akan menerima bantuan subsidi upah.

Setelah mengantongi 14,5 juta data, Agus menyatakan masih menunggu 1,2 juta data calon
penerima subsidi dari perusahaan. Dia mendorong perusahaan segera mendaftar dengan lebih
dulu memastikan kelayakan pegawainya.

Pasalnya, BP Jamsostek menemukan 1,6 juta dari 14,5 juta data tidak valid sebagai penerima
subsidi. "Sebanyak 62 persen di antaranya tidak valid karena upahnya di atas Rp 5 juta," kata
dia. Sedangkan sisanya baru tercatat sebagai peserta BP Jamsostek mulai 1 Juli 2020.

BP Jamsostek juga menjaring peserta Jamsostek dengan gaji di bawah Rp 5 juta yang dihentikan
keanggotaannya oleh perusahaan setelah 30 Juni 2020 serta belum mengikuti program Kartu
Prakerja. Lembaga ini mengirimkan pesan pendek berisi pemberitahuan bahwa mereka berhak
mendapat subsidi upah. "Mereka akan mendapatkan link untuk mengkonfirmasi data
rekeningnya sehingga bisa ditransfer," ujar Agus. BP Jamsostek mengirim 398.126 pesan pendek
dan baru 32 persen di antaranya yang merespons.

Bantuan subsidi upah ini diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 27 Agustus lalu. Insentif
ditujukan untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta. Dengan syarat, mereka merupakan
warga negara Indonesia yang terdaftar di BP Jamsostek sampai Juni 2020. Bantuan senilai Rp
2,4 juta per orang ini ditargetkan tersalurkan sepenuhnya kepada 15,7 juta orang pada akhir
September mendatang.

Pada 7 September lalu, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan
program ini akan diperpanjang untuk meningkatkan daya beli masyarakat. "Bantuan untuk
subsidi gaji akan dilanjutkan pada kuartal pertama tahun depan," ujarnya.
Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani mengapresiasi program subsidi gaji ini lantaran
bantuan sangat diperlukan bagi pekerja untuk bertahan di tengah tekanan pandemi Covid-19.

Dia memastikan Kadin akan memberikan masukan secara berkala kepada pemerintah agar
subsidi gaji dan stimulus lainnya tepat sasaran dan terserap dengan cepat. Rosan menilai selama
ini implementasi pemberian bantuan dari pemerintah banyak menghadapi kendala. Salah
satunya penyaluran insentif dalam program PEN yang baru terserap 27 persen.

HENDARTYO HANGGI | FRANCISCA CHRISTY ROSANA | EGI ADYATAMA | VINDRY FLORENTIN
17.
101