Page 106 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 SEPTEMBER 2020

batch atau tahap ketiga. Serah terima data ini sebagai lanjutan serta pelengkap data penerima
BSU yang telah dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya.
"Jumlah data calon penerima subsidi gaji yang diserahkan kepada kami sebanyak 3,5 juta. Jadi
ini lebih besar dibandingkan tahap I dan II," jelas Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah, pada Press Conference secara online, Selasa (8/9).

Maka dengan demikian, kata Ida, maka total data calon penerima BSU dari tahap I, II, dan III
adalah 9 juta. Menurutnya, saat ini data yang diterima dari tahap I dan II sebagian telah berhasil
disalurkan kepada penerima dan sebagian lainnya masih dalam proses. Adapun mekanisme
penyaluran BSU tahap III, katanya, masih sama dengan tahap sebelumnya, yakni data yang
telah diserahterimakan akan dilakukan check list oleh Kemnaker terlebih dahulu.

"Setelah dilakukan check list, data tersebut akan diserahkan ke Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN). Kemudian KPPN menyalurkan uang subsidi gaji/upah tahap III
tersebut kepada Bank Penyalur, yakni bank yang masuk menjadi anggota HIMBARA," terang
politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Lanjut Ida, terus bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menyalurkan uang BSU ke
rekening penerima secara langsung, baik itu rekening bank sesama bank Himbara, maupun
rekening bank swasta. Untuk perkembangan proses penyaluran BSU tahap I dan II, BSU tahap
I dan II disalurkan melalui empat Bank Penyalur yang tergabung dalam Himbara. Keempat bank
tersebut adalah Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BTN, dan Bank BNI.

Berdasarkan data Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan hingga 7 September 2020, BSU tahap I
yang telah disalurkan kepada penerima sebanyak 2.311.237 atau 92,45 persen dari total calon
penerima tahap I sebanyak 2,5 juta orang. Sedangkan tahap II, jumlah BSU yang sudah
tersalurkan sebanyak 1.386.059 atau 46,20 persen dari total calon penerima tahap II sebanyak
3 juta orang.

Dalam kesempatan itu, Ida juga kembali meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk berkomunikasi
dengan stakeholder. Hal itu agar berbagai kendala dalam penyaluran BSU dapat diminimalkan,
seperti terdapat duplikasi, rekening yang sudah tidak aktif, rekening pasif, rekening tidak valid,
rekening telah dibekukan, rekening tidak sesuai NIK, ataupun rekening yang tidak terdaftar.

"Kami mengimbau kepada pemberi kerja/perusahaan beserta para pekerja untuk membangun
komunikasi dan dialog terkait data rekening para pekerja guna memastikan tidak ada kesalahan
dalam pelaporan rekening ke BPJS Ketenagakerjaan, sehingga penyaluran subsidi gaji/upah
tepat sasaran," terangnya.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, mengemukakan bahwa
data terakhir jumlah rekening bank yang masuk ke pihaknya sebanyak 14, 5 juta nomor
rekening. Dari data tersebut secara otomatis sistem melakukan validasi dengan sistem di
perbankan. "Validasi itu meliputi kecocokan nomor rekening, nama yang ada BP Jamsostek
dengan yang tercatat di bank," kata Agus.
Dari data 14,5 juta, sebanyak 14,3 juta nomor rekening yang sudah tervalidasi oleh bank,
sebanyak 200 ribu yang masih proses validasi, dan ada 19 ribu yang tidak valid. Kemudian data
yang tidak valid dikembalikan kepada pemberi kerja untuk dilakukan koreksi. Dari 14, 3 juta ini
dilakukan validasi yang berdasarkan kriteria Permenaker.

105