Page 109 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 SEPTEMBER 2020
P. 109
Judul Menaker: Ada sanksi bagi pemberi data tidak benar untuk subsidi gaji
Nama Media elshinta.com
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL https://www.elshinta.com/news/214604/2020/09/08/menaker-ada-
sanksi-bagi-pemberi-data-tidak-benar-untuk-subsidi-gaji
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-09-08 21:12:23
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan agar pemberi kerja memberikan
data yang benar-benarnya untuk program subsidi gaji karena ada ancaman sanksi bagi yang
tidak melakukannya. "Kami ingatkan bahwa pemberi kerja yang tidak memberikan data yang
sebenarnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,"
kata Menaker Ida dalam konferensi pers virtual bersama BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK)
di Jakarta, Selasa.
MENAKER: ADA SANKSI BAGI PEMBERI DATA TIDAK BENAR UNTUK SUBSIDI GAJI
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan agar pemberi kerja
memberikan data yang benar-benarnya untuk program subsidi gaji karena ada ancaman sanksi
bagi yang tidak melakukannya.
"Kami ingatkan bahwa pemberi kerja yang tidak memberikan data yang sebenarnya akan
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Menaker Ida
dalam konferensi pers virtual bersama BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) di Jakarta, Selasa
(8/9).
Menaker Ida menegaskan ketentuan sanksi jika memberi informasi yang tidak benar itu sudah
tertuang dalam pasal 8 di Permenaker Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja Buruh dalam Penanganan Dampak
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Selain itu, Ida juga mengingatkan kepada pemberi kerja yang tidak memenuhi syarat
mendapatkan bantuan subsidi upah (BSU), tapi tetap menerimanya wajib untuk mengembalikan
subsidi tersebut kepada kas negara.
Beberapa syarat menjadi menerima BSU, antara lain adalah berstatus Warga Negara Indonesia
(WNI), merupakan pekerja penerima upah, tercatat sebagai anggota aktif BPJS Ketenagakerjaan
per Juni 2020, gaji yang dilaporkan di bawah Rp5 juta serta memiliki rekening yang aktif.
108
