Page 98 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 SEPTEMBER 2020

Direktur Pengupahn, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (Ditjen PHI JSK), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Dinar Titus
Jogaswitani mengatakan, pembahasan KHL hasil peninjauan 2020 itu untuk menetapkan upah
minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2021.

"Saat ini sedang dilakukan pembahasan penetapan KHL hasil peninjauan 2020 untuk
menetapkan UMP 2021 dan UMK 2021," kata Dinar kepada Kontan.co.id, Selasa (8/9).

Dinar mengatakan, formulasi penetapan upah minimum tahun depan berdasarkan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahn. Nantinya, penetapan UMP dilakukan
secara serentak setiap 1 November. Kemudian, jika ada penetapan UMK, maka akan dilakukan
selambat-lambatnya tanggal 21 November.

"Penetapan UMP selalu serentak setiap 1 November. Penetapan UMK kalau ada selambat-
lambatnya 21 November," ujar dia.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta
kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota
(UMSK) tahun 2021 sekurang-kurangnya sebesar 8%. Angka kenaikan sebesar 8% tersebut,
setara dengan kenaikan upah minimum dalam tiga tahun terakhir.

Sementara itu, Ketua DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta, Sarman
Simanjorang mengatakan, sangat tidak elok berbicara UMP, UMK atau UMSK dalam kondisi
ekonomi seperti saat ini akibat dampak Covid-19. Apalagi sampai mematok angka kenaikan 8%.

Sarman menyebut, yang dibutuhkan saat ini adalah bagaimana pengusaha dan pekerja bersama
sama melawan Covid-19 dengan disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Sehingga badai ini
cepat berlalu.

"Jadi jika ada permintaan kenaikan UMP atau UMK tahun 2021 sangat tidak beralasan dan
terkesan tidak mau tau kesulitan yang dihadapi pelaku usaha saat ini," kata Sarman.

Sarman mengatakan, jika alasan permintaan kenaikan upah untuk menjaga daya beli
masyarakat, pemerintah sudah meluncurkan program subsidi bagi pekerja yang bergaji di bawah
5juta perbulan sebesar Rp 600.000 selama empat bulan kepada 15 juta pekerja peserta BPJS
Ketenagakerjaan.

Kemudian, pemerintah juga sudah memberikan bantuan modal kerja terhadap pengusaha mikro
sebanyak Rp 2.4 juta yang menyasar ke 12 juta UMKM, juga program kartu prakerja serta bansos
lainnya kepada masyarakat.

Sarman menyebutkan, dengan berpedoman kepada PP 78/ tahun 2015, pengusaha meminta
agar kenaikan UMP,UMK atau UMSP tahun 2021 adalah 0% atau tidak ada kenaikan dengan
memperhatikan kondisi yang dihadapi pengusaha saat ini. Indikatornya jelas yakni pertumbuhan
ekonomi tahun 2020 kuartal I diangka 2,97% dan kuartal II terkontraksi minus 5.32%.

"Dengan kondisi ekonomi saat ini pertumbuhan ekonomi kita diprediksi masih terkontraksi minus
artinya resesi sudah di depan mata. Apakah dalam situasi ekonomi saat ini masih tepat buruh
minta kenaikan UMK 2021 sampai 8%, tentu sangat disayangkan," ujar Sarman..

97