Page 155 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 SEPTEMBER 2020
P. 155
Ringkasan
BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek telah mengumpulkan 14,5 juta rekening peserta
penerima subsidi gaji Rp 2,4 juta. Jumlah itu diperoleh dari berbagai pihak pemberi kerja yang
memberikan data pekerja formal dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan.
Direktur Utama BP Jamsostek Agus Susanto mengatakan, masih ada sekitar 1,6 juta nomor
rekening yang tercatat belum valid sesuai kriteria Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
(Permenaker) Nomor 14 Tahun 2020.
MAYORITAS PEKERJA YANG DITOLAK DAPAT SUBSIDI KARENA BERGAJI DI ATAS
RP 5 JUTA
Jakarta - BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek telah mengumpulkan 14,5 juta rekening
peserta penerima subsidi gaji Rp 2,4 juta. Jumlah itu diperoleh dari berbagai pihak pemberi kerja
yang memberikan data pekerja formal dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan.
Direktur Utama BP Jamsostek Agus Susanto mengatakan, masih ada sekitar 1,6 juta nomor
rekening yang tercatat belum valid sesuai kriteria Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
(Permenaker) Nomor 14 Tahun 2020.
"Tercatat ada 12,5 juta yang sudah valid. Namun demikian ada 1,6 juta yang tidak valid dan
tidak bisa diteruskan karena tidak sesuai dengan kriteria Permenaker," ujar Agus dalam sesi
teleconference, Selasa (8/9/2020).
Agus memaparkan, mayoritas nomor rekening dinyatakan tidak valid lantaran nilai upah pekerja
yang tercantum di dalamnya masih di atas Rp 5 juta per bulan. Lalu juga ada data calon penerima
subsidi gaji tidak termasuk dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sampai Juni 2020.
"Kenapa ini? Dari 1,6 juta rekening ini ternyata kita lihat ada 62 persen dari 1,6 juta yang
upahnya di atas Rp 5 juta. Kemudian ada kepesertaannya di atas Juni, 38 persen," kata dia.
Menurut analisisnya, ketidaksesuaian ini terjadi lantaran pihak pemberi kerja atau perusahaan
masih sulit memilah data pekerja sesuai dengan syarat penerima bantuan subsidi gaji sesuai
Permenaker 14/2020.
"Karena sebagian perusahaan yang mengirimkan nama karyawannya sulit untuk memilah mana
yang upahnya di bawah Rp 5 juta, sehingga terseleksi dengan sistem kita. Ada kemungkinan
juga kesulitan memilah mana karyawan (lama) yang sebelum bulan Juni dan mana yang baru
didaftarkan. Ini semua terfilter di aplikasi BP Jamsostek. Ini penyebabnya," tuturnya.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan juga Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-
19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Komite PCPEN) Erick Thohir meminta Kamar Dagang dan
Industri (Kadin) Indonesia turut serta dalam menyukseskan pemberian bantuan subsidi gaji
sebesar Rp 600 ribu bagi karyawan berpenghasilan di bawah Rp 5 juta. Hingga kini masih ada
data karyawan yang belum masuk kepada BPJS Ketenagakerjaan.
"Salah satu poin yang kita sampaikan kepada Kadin, tolong bantu juga validasi, karena ini untuk
karyawan kita semua juga yang memang sangat membutuhkan," ujar Erick Thohir dalam
konferensi pers online, Jakarta, Rabu (2/9/2020).
Dia mengatakan, hingga kini sudah ada data rekening karyawan sebanyak 14 juta orang. Namun
angka tersebut masih di bawah target pemerintah sekitar 15,7 juta calon penerima bantuan
subsidi gaji. Nomor rekening sangat diperlukan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan
transparan.
154
