Page 38 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 SEPTEMBER 2020

Oktober. Sebab, undang-undang ini sangat penting bagi BKPM agar bisa melakukan langkah
selanjutnya," ujar Bahlil dalam konferensi pers virtual pada Selasa (8/9).

OMNIBUS LAW RAMPUNG OKTOBER

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berharap, Rancangan
Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja dapat segera selesai. Dia menargetkan,
regulasi itu bisa disahkan paling lambat pada Oktober tahun ini.
'Kalau bisa disahkan pada awal Oktober. Sebab, undang-undang ini sangat penting bagi BKPM
agar bisa melakukan langkah selanjutnya," ujar Bahlil dalam konferensi pers virtual pada Selasa
(8/9).

Ia menuturkan, banyak dampak positif yang akan terjadi jika beleid tersebut diberlakukan. Di
antaranya meningkatkan pertumbuhan investasi di Tanah Air. Dia menekankan, UU Omnibus
Law akan memangkas birokrasi panjang dan memberi kepastian orang berusaha. Kemudian,
aturan itu j uga akan memperkuat usaha mikro kecil menengah (UMKM).

"Inti UU ini, yaitu cipta lapangan kerja . Kita butuh lapangan kerja besar. Kalau tidak ada
lapangan kerja , bagaimana konsumsi bisa jalan?" ujarnya.

Bahlil mengakui, sampai sekarang masih ada perbedaan antara permintaan buruh dan
pengusaha. "Kalau permintaan itu dihadapkan satu per satu tidak akan selesai, tapi saya mantap
sebagai orang yang pernah menjadi pengusaha dan karyawan, ini kita cari jalan tengah. Insya
Allah titik temu mulai ada," ujarnya.

Meski tidak semua pihak akan menyetujuinya, Bahlil yakin RUU Omnibus Law Cipta Kerja sudah
mengakomodasi sekitar 70 sampai 80 persen permasalahan buruh serta pengusaha. Bahlil
menyampaikan, bab dan pasal dalam RUU tersebut tengah diselesaikan bersama DPR.

"Harapannya setelah diketok langsung implementasi, kita sudah susun PP-nya," ujar dia.

Terkait kondisi penanaman modal di Indonesia, Bahlil optimistis, realisasi investasi pada kuartal
III tahun ini lebih baik dibandingkan kuartal II 2020. "Berdasarkan data masuk sekarang dan
hasil konfirmasi data masuk, bisa dipastikan kuartal III akan membaik atau meningkat dari
kuartal II. Untuk jumlahnya, tunggu sebulan lagi," ujar Bahlil.

Dia juga optimistis target realisasi investasi 2020 sebesar Rp 817 triliun akan tercapai. Meskipun,
saat ini lebih dari 50 negara telah melarang warga negara Indonesia (WNI) masuk ke berbagai
negara tersebut.

"Saya pikir pelarangan masuk ke negara dan sebaliknya itu menyangkut Covid-19, kondisinya
harus kita sadari bersama. Namun, untuk konteks investasi, saat sebuah negara ada musibah
pun kita datang. Artinya, Indonesia merupakan negara tujuan investasi," kata Bahlil.
Hal terpenting saat ini, kata dia, memastikan investasi masuk agar lapangan kerja tercipta. "Kita
pastikan lapangan kerja yang tercipta untuk tenaga kerja dalam negeri, bukan tenaga kerja
asing," ujar dia menegaskan.

Sebelumnya, BKPM mengumumkan realisasi investasi kuartal II 2020 sebesar Rp 191,9 triliun.
Angka itu mengalami penurunan sebesar 4,3 persen dibandingkan realisasi investasi pada kuartal
Iyang sebesar Rp 210,7 triliun.

37