Page 40 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 SEPTEMBER 2020
P. 40
Judul BPJS Ketenagakerjaan Ungkap Penyebab 1,6 Juta Rekening Tak Bisa
Dapat Subsidi Gaji
Nama Media kompas.com
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL https://www.kompas.tv/article/107096/bpjs-ketenagakerjaan-ungkap-
penyebab-1-6-juta-rekening-tak-bisa-dapat-subsidi-gaji
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-09-09 05:30:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Permenaker nomor 14 tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa
Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja Buruh dalam Penanganan dampak Covid-19.
Sesuai dengan Permenaker tersebut, persyaratan pekerja yang mendapatkan bantuan subsidi
gaji ini adalah Warga negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan nomor Induk
Kependudukan, terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS
Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kepesertaan, pekerja/Butuh penerima
gaji/upah, kepesertaan sampai dengan bulan Juni 2020.
BPJS KETENAGAKERJAAN UNGKAP PENYEBAB 1,6 JUTA REKENING TAK BISA
DAPAT SUBSIDI GAJI
JAKARTA, - BPJS Ketenagakerjaan tetapkan 1,6 juta nomor rekening tidak valid untuk
diteruskan menerima bantuan subsidi gaji Rp 600.000.
"Dari hasil validasi tercatat ada 12,5 juta yang sudah valid, namun demikian ada 1,6 juta yang
tidak valid dan tidak bisa diteruskan karena tidak sesuai dengan kriteria permenaker," kata
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto, Selasa (8/9/2020) dikutip dari
Kontan.co.id .
Jumlah 1,6 juta rekening tersebut ditemukan dari total 14,5 juta nomor rekening yang sudah
dikumpulkan BPJS Ketenagakerjaan hingga 8 September 2020.
Permenaker nomor 14 tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa
Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja Buruh dalam Penanganan dampak Covid-19.
Sesuai dengan Permenaker tersebut, persyaratan pekerja yang mendapatkan bantuan subsidi
gaji ini adalah Warga negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan nomor Induk
Kependudukan, terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS
39
