Page 129 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JULI 2021

SBMI MINTA PEMERINTAH PERHATIKAN BURUH TERDAMPAK PPKM DARURAT

Serikat Buruh Merdeka Indonesia (SBMI) meminta Pemerintah memberikan atensi serius kepada
buruh, dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

“Pemerintah harus meringankan tagihan listrik dan menyalurkan kebutuhan pokok serta bantuan
langsung tunai (BLT) untuk para pekerja buruh yang terpaksa dirumahkan. Sehingga pekerja
bisa terbantu tanpa khawatir akan kebutuhan hidup sehari-hari,” kata Sekretaris Umum (Sekum)
SBMI Aris Rinaldi Nasution, Selasa (27/7).

Aris Nasution mengungkapkan, terhadap kebijakan pemerintah atas PPKM para pekerja buruh
seperti menelan pil pahit. Pasalnya, selama PPKM diberlakukan perusahaan hanya dapat
beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen pekerja produksi/pabrik.

“Oleh karena itu, banyak juga perusahaan mengambil kebijakan untuk merumahkan para
pekerjaannya dan tidak menutup kemungkinan akan adanya ancaman PHK massal terhadap
pekerja buruh,” tutur Nasution yang dalam waktu dekat menyelesaikan studinya di salah satu
kampus di Kota Medan dengan konsentrasi disiplin ilmu hukum.

Disamping itu, Sekum SBMI mengingatkan perusahaan jika terjadinya pemutusan hubungan
kerja terhadap buruh, hak buruh harus disalurkan sesuati ketentuan.

“Jika sampai ada kebijakan merumahkan pekerja karena perusahaan tidak bisa beroperasi
dikarenakan penerapan PPKM Darurat, perusahaan harus tetap membayarkan hak para buruh,”
tegasnya.

Lebih jauh, pimpinan SBMI ini menyarankan, untuk menghindari PHK massal, dikarenakan PPKM
Darurat, maka pemerintah harus memberikan bantuan kepada tempat usaha yang mengikuti
aturan PPKM.
“Jangan hanya menyuruh pekerja dan tempat usaha berdiam diri di rumah tanpa ada bantuan
yang disalurkan. Apabila ini terus terjadi takutnya akan menimbulkan masalah baru seperti tindak
kriminalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” tandasnya.

128