Page 135 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JULI 2021
P. 135

20 TKI CIANJUR BERANGKAT ILEGAL, DISNAKERTRANS: SULIT MENDETEKSI

              Asosiasi  Tenaga  Kerja  Indonesia  Raya  (Astakira)  Pembaharuan  Kabupaten  Cianjur  mencatat
              selama pandemi COVID-19 tahun ini ada puluhan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kota Santri
              yang berangkat secara ilegal.

              Ketua Astakira Kabupaten Cianjur Ali Hildan mengatakan selama periode Januari hingga Juli 2021
              pihaknya  menerima  80  aduan  TKI  bermasalah  di  Arab  Saudi.  Bahkan  sekitar  25  persennya
              merupakan TKI yang berangkat di periode 6 bulan terakhir atau saat masa pandemi tahun ini.

              "Ada sekitar 25 persen dari laporan masuk ke kami atau sekitar 20 kasus yang merupakan TKI
              bermasalah yang berangkat di tahun ini," kata Ali, Rabu (28/7/2021).

              Menurutnya,  para  TKI  tersebut  diberangkatkan  secara  ilegal  oleh  oknum  sponsor  atau
              perusahaan pemberangkatan TKI. "Dipastikan ilegal, karena masih moratorium dan di tengah
              pandemi COVID-19," ujarnya.

              Ali  menjelaskan  para  TKI  tersebut  tetap  bisa  berangkat  lantaran  sudah  terbentuk  jaringan
              pemberangkatan secara ilegal. Bahkan mereka mampu membuat dokumen bagi calon TKI.

              "Caranya dengan memberangkatkan mereka menggunakan visa ziarah. Tapi yang perlu disoroti
              bukan hanya terkait visanya, tapi pembuatan dokumennya," ucapnya.

              "Ini perlu jadi perhatian semua pihak, karena kalau tidak diberantas pemberangkatan ilegal tetap
              banyak. Apalagi karena pandemi ini, banyak yang butuh uang dan rela berangkat meski ilegal,"
              ujar Ali menambahkan.

              Kepala Bidang Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Disnakertrans Cianjur Ricky Ardi Hikmat
              menjelaskan  pihaknya  sulit  melacak  praktik  pemberangkatan  TKI  secara  ilegal.  Namun,
              Disnakertrans  terus  berupaya  mencegah  dengan  gencar  melakukan  sosialisasi  kepada
              masyarakat.

              Selain itu, pemerintah di tingkat desa juga akan dilibatkan untuk mencegah warganya jadi TKI
              melalui jalur nonprosedural. "Kita biasanya baru tahu ada yang berangkat secara ilegal setelah
              bermasalah dan ada laporan. Sulit mendeteksi yang berangkat ilegal ini. Tapi kita upayakan
              pencegahan, tidak hanya sosialisasi langsung tapi juga melalui media sosial," tutur Ricky.































                                                           134
   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140