Page 156 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 OKTOBER 2021
P. 156
Judul Pemerintah Tambah Kuota Penerima BSU untuk 1,6 Juta Orang, Simak
Cara Mengeceknya
Nama Media tribunnewswiki.com
Newstrend Bantuan Subsidi Upah 2021
Halaman/URL https://www.tribunnewswiki.com/2021/10/27/pemerintah-tambah-
kuota-penerima-bsu-untuk-16-juta-orang-simak-cara-mengeceknya
Jurnalis Penulis: Putradi Pamungkas
Tanggal 2021-10-27 13:38:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Pemerintah bakal memperluas penerima bantuan subsidi upah/gaji (BSU) senilai Rp 1 juta
kepada 1,6 juta penerima. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang
Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga merupakan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan
Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).
PEMERINTAH TAMBAH KUOTA PENERIMA BSU UNTUK 1,6 JUTA ORANG, SIMAK
CARA MENGECEKNYA
Pemerintah bakal memperluas penerima bantuan subsidi upah/gaji (BSU) senilai Rp 1 juta
kepada 1,6 juta penerima. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang
Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga merupakan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan
Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).
"Dengan sisa anggaran, akan ada perluasan sebanyak 1,6 juta sasaran pekerja dan ini jumlah
anggarannya adalah Rp 1,6 triliun," kata dia dalam konferensi pers evaluasi program PC-PEN,
Selasa (26/10/2021), dikutip dari Kompas.com.
Kriteria penerima BSU yang diperluas ini tidak berubah dengan yang ditetapkan dalam Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2021. Namun, penyaluran penerima
BSU hanya bisa disalurkan bagi pekerja yang berada di wilayah pemberlakuan pembatasan
kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 dan 4.
Dengan perluasan ini maka penerima BSU bakal diterima oleh para pekerja di seluruh Indonesia
dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta. Kriteria penerima diutamakan yang bekerja pada sektor usaha,
industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan
dan jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan klasifikasi data sektoral di BPJS
Ketenagakerjaan (BP Jamsostek).
155
